Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Rumah Sakit Ainun Habibie yang dinilai mengalami berbagai kegagalan dalam pembangunan selama tiga kali berturut-turut. Pernyataan ini disampaikan Ghalieb saat melakukan kunjungan reses ke RS Ainun Habibie pada Senin (18/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Ghalieb menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas berbagai permasalahan yang terus terjadi di rumah sakit ini.
“Apapun alasannya, mau itu alasan politik atau alasan lainnya, secara branding keluar, RS Ainun Habibie melalui skema KPBU dan PEN mengalami kegagalan yang berulang hingga tiga kali,” ujarnya.
Ghalieb juga menekankan bahwa meskipun RS Ainun Habibie membutuhkan dukungan, baik politik maupun moral, upaya tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa adanya evaluasi dan perbaikan signifikan.
“Branding atau image yang terbangun di masyarakat menjadi pertanyaan besar, apakah dana besar yang disalurkan untuk rumah sakit ini dapat benar-benar berjalan dengan baik? Ini menjadi catatan penting, baik untuk masyarakat maupun pengambil kebijakan di DPRD,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ghalieb menyinggung adanya gangguan serta intervensi berkepanjangan yang berdampak pada pengelolaan rumah sakit. Menurutnya, masalah ini telah berlangsung lama dan kerap membuat para pengelola rumah sakit, termasuk direktur dan staf, menjadi “tumbal” dari intervensi tersebut.
“Intervensi ini bukan hal baru. Ketika muncul masalah, banyak pihak justru lepas tangan, membiarkan direktur dan pihak rumah sakit menjadi tumbal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan, baik melalui pokok pikiran (pokir) maupun program lainnya, tidak akan memberikan hasil yang signifikan jika apa yang disebutnya sebagai “invisible hand” yang mengatur rumah sakit tidak dihilangkan.
Meskipun RS Ainun Habibie bukan di bawah pengawasan langsung komisi yang dinaungi Ghalieb, ia menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan (dapil) di wilayah ini, ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan pelayanan rumah sakit yang optimal.
“Rumah sakit ini berada di dapil saya. Sudah seharusnya ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, bukan hanya sekadar dukungan tanpa evaluasi mendalam,” pungkasnya.
(d09)
Share:
