Gorontalo — Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan bahwa Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Tata Kelola dan Pembangunan Manusia (SKALA) merupakan peluang strategis bagi Provinsi Gorontalo dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKALA 2025–2026 yang digelar di Hotel Aston Gorontalo, Kamis (08/05/2025). Acara ini dihadiri oleh perwakilan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, serta para mitra pelaksana program.
“Ini adalah peluang besar bagi Gorontalo. Sebagai satu-satunya provinsi di Sulawesi yang menjadi bagian dari program SKALA, kita harus benar-benar memaksimalkan peran ini untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan layanan dasar, dan memberdayakan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas,” ujar Idah Syahidah.
Program SKALA sendiri telah berjalan hampir dua tahun di Gorontalo dan kini diperpanjang selama 18 bulan hingga Desember 2026. Gorontalo merupakan satu dari enam provinsi mitra di Indonesia, bersama Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan program agar seluruh pihak dapat terus belajar dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Kalau ada kekurangan, kita harus berani menyampaikan secara jujur. Kalau ada kemajuan, kita hargai. Jangan cepat puas. Target kita jelas—keluar dari lima besar provinsi termiskin dan mempercepat pembangunan inklusif,” tegasnya.
Sementara itu, Astrid Kartika, perwakilan DFAT Australia, menuturkan bahwa fokus dukungan SKALA meliputi penguatan tata kelola keuangan publik, peningkatan kualitas data dan analisis, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
“Kami menyadari adanya keterbatasan sumber daya. Karena itu, penting bagi kami memastikan bahwa dukungan program tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang nyata di lapangan,” jelas Astrid.
Ia juga menjelaskan bahwa siklus program SKALA mengikuti kalender anggaran Pemerintah Australia—dimulai Juli dan berakhir Juni—sehingga perencanaan kerja harus selaras dengan agenda pembangunan daerah dan siklus APBD.
Astrid menambahkan, selama pelaksanaan di Gorontalo, program SKALA telah mencatat capaian positif di empat area intervensi utama, yang turut memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dan meningkatkan akses serta kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
Ke depan, program ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam mendukung visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera” sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029.
Share:
