Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi meluncurkan proyek strategis nasional bertajuk Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP), sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem pertanahan dan penataan ruang di Indonesia. Proyek ini tak hanya menyorot persoalan tata ruang, tapi juga menjawab tantangan global seperti krisis iklim dan akses kepemilikan tanah yang berkeadilan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam pembukaan Kick-off Meeting ILASP, Senin (14/4/2025), menekankan pentingnya menyatukan visi semua pihak agar proyek dapat berjalan efektif dan efisien. “Proyek ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian, perlu kolaborasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan,” tegas Nusron.
Berbeda dari program pertanahan sebelumnya, ILASP dibentuk dengan pendekatan integratif. Proyek ini akan menyentuh lima aspek utama: perencanaan tata ruang adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan hak atas tanah, pengembangan sistem informasi pertanahan, peta dasar skala besar untuk mendukung aksi iklim, hingga manajemen proyek berbasis peningkatan kapasitas sumber daya.
Salah satu fokus utama ILASP adalah percepatan implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), yang selama ini menjadi persoalan dalam investasi daerah dan kepastian hukum pembangunan.
“Dengan data yang kuat dan sistem yang terintegrasi, kita tidak hanya bicara pemetaan, tapi tentang masa depan ruang hidup masyarakat Indonesia,” ujar Nusron. (Ad/d10)
