Gorontalo – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, lakukan rapat bersama tiga satuan kerja vertikal, yaitu Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, termasuk serapan anggaran dan realisasi fisik, serta membahas persiapan anggaran tahun 2025.
“Alhamdulillah, rapat ini dihadiri langsung oleh kepala-kepala balai. Kami mereview capaian kegiatan 2024 yang dipaparkan oleh masing-masing satuan kerja, termasuk perencanaan untuk 2025. Hasilnya, realisasi fisik dari ketiga balai mencapai rata-rata 95 persen, sementara beberapa proyek dalam tahap penyelesaian akhir,” ungkap Anggota Komisi III, Sarifudin Bano, Senin (09/12/2024).
Sarifudin juga mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh ketiga balai tersebut. Namun, Sarifudin menyoroti penurunan signifikan pada anggaran Balai Jalan Nasional untuk tahun 2025, dari Rp800 miliar di 2024 menjadi sekitar Rp300 miliar.
“Kami sangat prihatin melihat pengurangan anggaran yang signifikan ini. Namun, kami tetap berkomitmen untuk mendorong pemerintah pusat dan kementerian terkait agar bisa menambah kembali alokasi anggaran. Dengan keterbatasan dana, kami meminta balai untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia,” tegasnya.
Selain itu kata Sarifudin, pihaknya juga menyoroti kendala dalam penanganan beberapa proyek penting, seperti jalan alternatif, daerah aliran sungai (DAS), dan irigasi, yang terkendala status kewenangan. Sarifudin menyarankan agar jalan-jalan strategis yang tidak bisa ditangani pemerintah kabupaten atau provinsi segera dialihkan statusnya ke balai atau pemerintah provinsi untuk memastikan penanganan yang optimal.
“Kami mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk mengajukan pengalihan status infrastruktur strategis yang vital agar dapat ditangani oleh satuan kerja vertikal. Langkah ini penting untuk memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan pembangunan,” tambah Sarifudin.
Komisi III DPRD berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan satuan kerja vertikal dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan tepat sasaran di Gorontalo.
