, Gorontalo- Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo bersama OPD terkait menindaklanjuti aduan masyarakat soal prosedural pengurusan BPJS dan penonaktifan kartu BPJS Kesehatan.
Usai rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di ruang Komisi IV, Senin (07/02/2022), La Ode Haimudin mengatakan bahwa persoalan ini sangat perlu untuk diseriusi.
“Terkait keluhan masyarakat ini perlu kita seriusi. Apalagi para lansia, mereka ini sangat membutuhkan jaminan kesehatan yang maksimal melalui program BPJS,” kata La Ode.
Menurutnya, dalam program BPJS, para lansia seharusnya mendapatkan perlakuan khusus. Contohnya dalam hal pengambilan obat di apotek.
“Di Kota Gorontalo misalnya, lansia itu harus ambil sendiri obatnya, tidak bisa diwakilkan,” tuturnya.
Selain itu, lanjut La Ode, Komisi IV juga meminta pihak BPJS untuk memberikan dikresi terkait masa aktif BPJS Kesehatan.
“Yang kedua masalah keaktifan BPJSnya, tapi proses pengurusan itu harus tiga hari. Maka kami minta ada diskresi dari pimpinan BPJS,” ujarnya.
Laode menambahkan, bahwa ada tiga persoalan mengenai penonaktifan BPJS ini. Yakni peserta BPJS yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Yang pertama dari PBI-JKN yang dibayar oleh pusat itu adalah kemensos yang memang menonaktifkan, yang kedua kalau misalnya dibayar oleh APBD itu harus ada usulan dari dinas sosial kemudian yang PBI yang dipekerjakan oleh swasta itu yang mengusulkan dari swasta jadi terkadang kami menerima informasi disini secara umum. Dan dengan mendapatkan penjelasan seperti itu, maka kami melihatnya secara per kasus,” tandas La Ode. (Daily16/RizkyB)
Artikel La Ode Harap Ada Dikresi Soal Pengurusan dan Penonaktifan BPJS telah tayang di news.dailypost.id.
Share:
