, Limboto– Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pertanian telah menggelar rapat kerjasama operasional, yang juga melibatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani di daerah ini. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong petani bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gorontalo.
“Kami berpegang pada prinsip bahwa petani yang terdaftar dalam sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini merupakan bagian dari visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkap Bupati Nelson saat memberikan sambutan dalam acara monitoring dan evaluasi, pada Juli 2023.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Dr. Rahmat Pomalingo, menjelaskan pentingnya rekrutmen anggota BPJS Ketenagakerjaan untuk petani.
“Motto di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo bukan hanya merencanakan hidup, tetapi juga merencanakan masa depan dengan jaminan keamanan finansial. Salah satu langkah nyata dalam meraih hal ini adalah melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi petani,” kata Dr. Rahmat Pomalingo saat memberikan laporan di acara tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Provinsi Gorontalo, Arif Budiman, melaporkan bahwa hingga bulan Juli 2023, lebih dari 10 ribu petani di Kabupaten Gorontalo telah terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami terus berupaya memberikan perlindungan yang lebih baik, dengan saat ini sudah ada tujuh klaim yang dibayarkan untuk kecelakaan kerja ataupun jaminan kematian, dengan total nilai klaim mencapai 325 juta,” ujar Arif Budiman.
Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang terjalin antara BPJS-TK Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
“Petani memiliki peran dominan dalam membangun ekonomi daerah kami. Oleh karena itu, aspek kesejahteraan dan perlindungan asuransi, seperti BPJS Ketenagakerjaan, menjadi fokus kami,” ungkap Bupati Nelson.
Dalam mendukung produktivitas pertanian, Pemerintah Kabupaten juga memberikan bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) serta pendanaan bantuan kredit usaha rakyat kepada petani melalui perbankan. “Kami tidak hanya memikirkan bantuan dalam hal alat dan bibit, tetapi juga pasar yang bisa mendukung kemaslahatan petani melalui asuransi BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Bupati Nelson.
Dengan 17,89 persen petani yang sudah diklaim hingga pertengahan tahun, Bupati Nelson berharap bahwa pada akhir tahun persentase ini akan meningkat menjadi 50 persen.
“Tahun depan, target kami adalah mencapai 100 persen petani terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kami tidak hanya peduli terhadap kesejahteraan petani, tetapi juga aspek perlindungan mereka,” tegas Bupati Nelson.
(rls)
Share:
