Gorontalo – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang dibangun Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengintegrasikan program perumahan dan legalitas kepemilikan tanah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah sekaligus meninjau program bedah rumah di Desa Pone, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Tito didampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi.
Mendagri menilai penggabungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan inovasi yang memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
“Bedah rumah menjadi program Kementerian PKP, ada 4.059 yang dibedah. Tapi yang surprise bagi saya oleh Bapak Gubernur dan Bapak Bupati dipadukan dengan program PTSL, diberikan sertifikat gratis. Jadi program ini dikolaborasikan sehingga rumah yang dibedah sudah memiliki sertifikat juga,” ujar Tito.
Menurut Tito Karnavian, kedua program tersebut merupakan bagian dari prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Ia menjelaskan, secara nasional pemerintah menargetkan pelaksanaan Program BSPS untuk sekitar 400 ribu rumah, sementara Program PTSL ditujukan untuk menerbitkan sekitar 1,9 juta sertifikat tanah bagi masyarakat.
“Saya sangat menghargai program ini, inisiatif Bapak Gubernur dan Pak Bupati mudah-mudahan bisa menjadi contoh provinsi dan daerah lain, sehingga program BSPS yang 400 ribu atas perintah Bapak Presiden bisa mendapatkan sertifikat yang jelas didukung oleh programnya Bapak Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, dengan target 1,9 juta sertifikat gratis,” tambahnya.
Kehadiran Menteri Dalam Negeri di Gorontalo juga menjadi bagian dari rangkaian agenda Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026. Puncak kegiatan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (24/6/2026) dan direncanakan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.















