Oleh: Qeela Nakarsara
Opini — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu langkah strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Secara konsep, ini sulit untuk ditolak. Masalah gizi di Indonesia nyata, dan intervensi negara dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang layak adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Namun, dalam perjalanannya, program ini justru menyeret kita pada pusaran pertanyaan yang lebih dalam: tentang arah prioritas negara.
Jika ditarik pada angka yang lebih konkret, arah prioritas ini menjadi semakin terlihat jelas. Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar justru diberikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai mencapai Rp223,56 triliun. Angka ini melampaui alokasi untuk sektor pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp61,87 triliun serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp56,68 triliun. Bahkan jika dibandingkan secara parsial, satu institusi yang berfokus pada program makan bergizi memperoleh anggaran jauh lebih besar dibandingkan masing-masing institusi yang mengelola pendidikan nasional.
Hal ini semakin menambah kekecewaan publik ketika fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan. Anggaran program ini merembet ke berbagai komponen lain, mulai dari pengadaan tablet, kaus kaki, motor operasional, hingga alat makan dengan anggaran fantastis. Di satu sisi, beberapa kebutuhan ini bisa dijelaskan secara teknokratis. Namun di sisi lain, publik mulai melihat adanya pergeseran: dari program pemenuhan gizi menjadi ekosistem belanja yang meluas. Sementara itu, wajah pendidikan kita masih menyimpan ironi yang tak kunjung selesai. Banyak sekolah berdiri dalam kondisi yang memprihatinkan bangunan rusak, fasilitas minim, bahkan tak jarang membahayakan keselamatan.
Di beberapa daerah, anak-anak harus mempertaruhkan nyawa: menyeberangi sungai, melewati jembatan rusak, atau berjalan jauh tanpa akses yang aman hanya untuk sampai ke sekolah. Di ruang-ruang itu, pendidikan berlangsung dalam keterbatasan yang seharusnya tidak lagi kita toleransi.
Selain itu desain SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) diarahkan pada perusahaan menengah-besar, tidak mengutamakan produk lokal. Akibatnya, pelaku UMKM yang sebelumnya menjadi penyedia makanan sekolah tersisihkan oleh pemain bermodal besar,tetapi minim pengalaman. Alih-alih mendorong ekonomi lokal, program MBG ini justru memperbesar kesenjangan ekonomi dan keuntungan hanya untuk pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan.
Di sisi lain, guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan masih bergulat dengan persoalan kesejahteraan. Guru honorer dengan upah rendah dan status yang tidak pasti menjadi potret nyata bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan kualitas pendidikan dari hulunya. Padahal, Pendidikan maju harus diawali dari basis sistem dan tata kelolanya. Sistem pendidikan meliputi kurikulum, metode pengajaran, dan fasilitas, termasuk teknologi dan kesejahteraan pendidiknya.
Lebih jauh, jika ditarik ke level yang lebih dalam, fenomena ini mencerminkan cara kerja kebijakan dalam sistem yang lebih luas. Program berskala besar seperti MBG membuka ruang yang sangat lebar bagi pengadaan barang dan perputaran anggaran. Dalam logika ekonomi modern yang bertumpu pada konsumsi, kebijakan sosial kerap kali tidak sepenuhnya steril dari kepentingan ekonomi. Ia bisa bergeser dari pelayanan publik menjadi bagian dari mekanisme distribusi proyek dan belanja negara. Inilah yang terjadi ketika kebijakan publik tidak lagi sepenuhnya berdiri di atas kepentingan rakyat, melainkan beririsan dengan logika bisnis di dalamnya.
Fetisisme di Balik Program MBG
Jika ditarik lebih dalam, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari cara kerja sistem kapitalisme dalam mengelola kebijakan publik. Dalam logika kapitalistik, negara tidak sekadar berfungsi sebagai pelayan rakyat, melainkan juga sebagai pengelola sirkulasi anggaran dalam skala besar. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat strategis karena bukan hanya menyentuh isu sosial, tetapi sekaligus membuka ruang belanja negara yang masif dari pengadaan bahan makanan hingga berbagai perangkat pendukungnya. Di sinilah letak persoalannya: kritik publik yang terus mengemuka tidak serta-merta menghentikan laju program, karena yang sedang berjalan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan juga mekanisme ekonomi-politik yang lebih besar.
Fakta anggaran di atas sebelumnya menunjukkan betapa negara sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar. Pada tahun 2025 saja, MBG telah dialokasikan sekitar Rp71 triliun , dan melonjak drastis pada 2026 dengan pagu Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp268 triliun. Angka ini mengafirmasi satu hal penting: negara bukan tidak punya uang, tetapi sedang memilih ke mana uang itu diarahkan. Dalam kerangka kapitalisme, pilihan tersebut cenderung mengikuti logika program yang cepat terlihat, terukur secara output, dan mampu menggerakkan perputaran ekonomi. Sementara sektor seperti perbaikan infrastruktur pendidikan, akses aman ke sekolah, atau kesejahteraan guru yang dampaknya jangka panjang dan tidak selalu “terlihat instan” bahkan sering kali tidak menjadi prioritas utama. Akibatnya, kebijakan publik bergerak bukan semata berdasarkan kebutuhan paling mendasar, tetapi juga berdasarkan logika efisiensi, visibilitas, dan distribusi anggaran dalam sistem yang lebih luas.
Bagaimana dalam Islam?
Dalam perspektif Islam, persoalan seperti ini tidak diselesaikan dengan memperbanyak program, melainkan dengan membenahi cara negara memaknai tanggung jawabnya. Negara tidak diposisikan sekadar sebagai regulator atau penyedia layanan parsial, tetapi sebagai penanggung jawab langsung (ra’in) atas kesejahteraan rakyat. Artinya, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan bukanlah proyek yang berdiri sendiri, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam kerangka ini, kesejahteraan tidak direduksi pada sekadar terpenuhinya konsumsi. Kenyang bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang harus dijaga kehidupannya sekaligus dikembangkan akalnya. Karena itu, negara tidak cukup hanya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga wajib menjamin mereka belajar dalam ruang yang layak, dengan akses yang aman, serta lingkungan yang mendukung tumbuhnya nalar kritis dan kepribadian yang kuat. Lebih jauh, pengelolaan anggaran dalam sistem Islam tidak bertumpu pada besarnya proyek atau luasnya perputaran belanja, tetapi pada ketepatan dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat. Anggaran negara dikelola berdasarkan skala prioritas yang jelas: mana yang paling mendesak, mana yang paling berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Dengan orientasi seperti ini, kebijakan tidak akan melebar menjadi “ekosistem belanja” yang kehilangan fokus, tetapi tetap terjaga pada fungsi utamanya sebagai instrumen pelayanan publik.
Pada saat yang sama, Islam menutup secara tegas celah konflik kepentingan dalam pengelolaan kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh bersinggungan dengan kepentingan ekonomi yang berpotensi mengaburkan orientasi kebijakan. Ketika penguasa tidak memiliki kepentingan dalam perputaran anggaran yang ia kelola, maka kebijakan publik akan lebih terjaga dari bias proyek dan kepentingan tersembunyi. Dengan demikian, program-program sosial tidak mudah bergeser menjadi alat distribusi keuntungan, tetapi tetap berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan.
Selain itu, Islam juga membangun sistem distribusi kekayaan yang berkelanjutan, sehingga negara memiliki kapasitas finansial yang stabil tanpa harus bergantung pada program-program konsumtif berskala besar. Melalui mekanisme seperti pengelolaan sumber daya alam oleh negara serta instrumen distribusi yang adil, kesejahteraan tidak dicapai melalui bantuan sesaat, tetapi melalui sistem yang memastikan setiap individu dapat hidup layak secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak bisa dilakukan secara parsial. Memberi makan tanpa membenahi pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang bertahan hidup, tetapi tidak sepenuhnya berdaya. Sebaliknya, ketika negara menjalankan tanggung jawabnya secara utuh memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membangun kualitas akal dan kehidupan maka yang lahir bukan hanya generasi yang kenyang, tetapi generasi yang mampu berpikir, kritis, dan memiliki daya untuk membangun masa depannya sendiri.
Share:
