PEKANBARU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Riau agar gencar menyosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembaruan data pertanahan. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Riau, para bupati, dan wali kota se-Provinsi Riau yang digelar di Aula Kantor Gubernur Riau, Kamis (24/4/2025).
Menteri Nusron secara khusus menyinggung pentingnya mengganti sertipikat lama, KW 4, KW 5, dan KW 6, yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997, karena belum dilengkapi dengan peta tanah digital. “Mohon kepada Bupati dan Wali Kota agar menginstruksikan masyarakat untuk menyerahkan sertipikat lama agar bisa diganti dengan sertipikat baru yang lebih akurat dan aman,” tegas Nusron.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas data pertanahan yang kini mengarah ke sistem digital modern. Menurut data Kementerian ATR/BPN, masih terdapat 523.148 bidang tanah dengan sertipikat lama yang tersebar di Provinsi Riau, mencakup luas sekitar 370 ribu hektare atau setara 17,23% dari tanah yang telah terdaftar.
Seiring transformasi layanan pertanahan, Menteri Nusron menggarisbawahi bahwa selain untuk kepastian hukum, akurasi data pertanahan juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sepanjang 2024, sektor pertanahan di Riau telah menyumbang pendapatan daerah melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp398 miliar dan pencatatan Hak Tanggungan senilai Rp19 triliun.
“Ini menunjukkan layanan pertanahan berkontribusi besar terhadap perekonomian. Maka, kami butuh kerja sama aktif dari seluruh kepala daerah agar reformasi agraria dan pembaruan data berjalan optimal,” ujar Nusron.
Dalam rapat tersebut, hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Riau Nurhadi Putra, Gubernur Riau Abdul Wahid, serta jajaran kepala daerah kabupaten/kota di Riau. (D09)
