, Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih baik dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Di hadapan para peserta yang mayoritas mahasiswa, Nusron menilai seorang pejabat publik harus terbuka terhadap kritik karena tugasnya adalah melayani kepentingan masyarakat.
“Kalau ingin kebijakan menjadi lebih baik, maka harus mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Nusron.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Nusron mengajak mahasiswa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
“Kalau ada kebijakan yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka harus dikoreksi dan diperbaiki bersama-sama,” katanya.
Selain membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, Nusron juga mengaitkan kegiatan tersebut dengan momentum Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan pelaksanaan acara. Ia mengajak para peserta menjadikan pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri.
Menurut Nusron, prinsip perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan harus terus disempurnakan agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog yang berlangsung di lingkungan Universitas Gadjah Mada tersebut sempat berjalan sekitar 30 menit sebelum dihentikan karena situasi yang tidak kondusif.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto, bersama jajarannya.















