, Kotamobagu- Pemkot Kotamobagu mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang dilaksanakan Tim Evaluator KemenPAN-RB, Selasa 28 Juli 2026 di Ruang Kerja Sekda Kotamobagu.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur tingkat akuntabilitas dan efektivitas kinerja Pemkot Kotamobagu sekaligus menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, efisien dan berorientasi pada hasil.
Kepala Bagian Organisasi Pemkot Kotamobagu Tirsa Pasambuna mengatakan kunjungan Tim KemenPAN-RB bukan sekadar agenda evaluasi rutin, tetapi menjadi momentum strategis untuk menilai efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap Pemkot secara umum, tetapi juga mencakup sejumlah OPD yang menjadi sampel penilaian.
“Hari ini telah dilaksanakan Evaluasi SAKIP terhadap Pemerintah Kota Kotamobagu, termasuk evaluasi SAKIP pada OPD yang diwakili oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu,” ungkap Sofyan.
Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program hingga pengukuran capaian kinerja.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan dapat tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Evaluasi SAKIP Tahun 2025 tersebut dihadiri Sekda Sofyan Mokoginta, Tim Evaluator KemenPAN-RB yang terdiri dari Analis Kebijakan Ahli Pertama Nafi Kurnia Putri dan Nia Sabrina, para Asisten Setda serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
Melalui evaluasi ini, Pemkot Kotamobagu berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat sehingga setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan semakin akuntabel, efektif, efisien serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.















