Opini– Pemilu adalah momentum yang kerap dielu-elukan sebagai pilar demokrasi. Pemuda, sebagai mayoritas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), menjadi sasaran utama program pemerintah untuk merangkul suara dan potensi mereka. Setakat ini, hal demikian diperkuat dengan keterlibatan pemuda khususnya mahasiswa dalam pilkada. tidak hanya menjadi pemilih mereka juga diikutsertakan dalam kepengawasan pada setiap tahapan pemilu.
Ragam fakta menunjukkan implikasi pemuda yang dilibatkan secara masif. Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Mohamad Fajrin Arsyad di Gorontalo menuturkan “Kami hadir di tengah-tengah mahasiswa UNG melalui program Bawaslu Ngampus. Kehadiran ini dalam rangka mengajak seluruh mahasiswa untuk sama-sama mendukung pengawasan pelaksanaan seluruh tahapan pilkada di seluruh Provinsi Gorontalo termasuk mengkampayekan,” Sumber. Antara (08/09/2024)
Program MBKM Pemilu yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Gorontalo (UNG) akan berfokus pada pendidikan politik dan pengawasan partisipatif untuk Pemilu 2024. Dalam program ini, UNG bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. ung.ac.id (16/01/2024)
Adapun KPU kota Gorontalo juga melaksanakan program “KPU Goes To Campus” di aula FIS UNG yang dirangkaikan dengan peringatan hari sumpah pemuda, dengan harapan adanya program ini mampu memperkuat kesadaran mahasiswa dalam pemilu. Dilansir dari akun Instagram @kpu_kota_gorontalo, 29 Oktober 2024).
__
Pemuda Terpasung Sistem Demokrasi
Mulai dari program KKN Pemilu, Bawaslu Ngampus, hingga berbagai kegiatan pengawasan lainnya, tercermin bahwa pemuda diajak menjadi bagian dari pesta demokrasi yang katanya akan membawa perubahan. Hal ini tidaklah salah. Namun, di balik pelibatan ini, terdapat upaya halus yang justru menggerus potensi kritis pemuda. Pemuda diajak ikut serta dalam demokrasi, tetapi tidak diberi kesempatan untuk benar-benar memengaruhi sistem atau melawan ketidakadilan yang mereka lihat.
Benarlah suara pemilih milenial dan Gen Z tengah mendominasi—sekitar 53,8% dari total pemilih—menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk berkontribusi secara politik. Namun, dalam praktiknya, demokrasi hanya menjadikan pemuda sebagai alat pendulang suara semata.
Kita perlu menyoroti bahwa peran politik pemuda kerap dibatasi pada momen pemilu saja. Di luar itu, suara kritis mereka untuk perubahan dan kepentingan rakyat justru diabaikan, bahkan kerap dibungkam. Dwi Rahayu, S.I.Kom., seorang aktivis muda Surabaya, melihat bahwa demokrasi saat ini justru membajak peran pemuda.
“Ketika suara mereka diperlukan, pemuda diberi panggung atas nama politik. Namun, begitu menyuarakan kritik, mereka dianggap ancaman dan bahkan dikriminalisasi,” tegasnya kepada Mnews, 21/1/2024
Hal ini terekam jelas bagaimana pemerintah tetap mengesahkan UU Omnibus Law meski berbagai aksi mahasiswa dan masyarakat menolak keras kebijakan pada saat itu. Saat seperti ini suara mahasiswa tidak lagi didengar.
Habis Manis Sepat dibuang
Ya, setelah pemilu usai pemuda seolah menjadi ampas sebagaimana peribahasa “habis manis sepat dibuang “, bayangkan saja sendiri. Mereka yang awalnya dirangkul untuk menyukseskan pesta demokrasi kini malah dibungkam. Pemuda turun ke jalan menyuarakan keadilan atau menolak kebijakan yang menyengsarakan, adalah intimidasi dan diskriminasi yang mereka dapatkan. Suara mereka dipatahkan, aspirasi mereka dicampakkan.
Sayang sungguh sayang, meskipun begitu pemudanya tetap saja bangga mendukung program yang ada hanya dengan diiming-imingi materi berupa rupiah sekian, tidak sedikit mahasiswa yang ketika ditanya tentang alasan mengikuti program-program serupa, menjawab dengan jujur, “Imbalannya lumayan, bisa buat tambah uang jajan, dan bahkan terkonversi menjadi nilai KKN.” Tentu, siapa yang tidak tergiur dengan tambahan uang saku dan kemudahan akademis? sebagai nilai tukar potensi yang mereka gadaikan. Namun, di balik semua itu, terselip ironi: idealisme pemuda yang seharusnya menjadi bahan bakar utama justru semakin tergantikan oleh kepentingan praktis. Dibayar hanya sebagai peran pinggiran tanpa pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Dari, oleh, dan untuk rakyat kini dan selalu hanya akan menjadi slogan kosong dalam negara demokrasi. Demokrasi telah mencabut jati diri pemuda sebagai agen perubahan. Meredam potensi pemuda untuk menjadi kekuatan kritis yang benar-benar berdaya. Ketika mereka dibatasi hanya sebagai pelaksana, bukan sebagai penggerak utama.
Andai mereka sadar, suara pemuda bukan sekadar untuk mengampanyekan atau mensosialisasikan, tetapi untuk menantang ketidakadilan yang telah menggurita di tanah air.
__
Arah potensi pemuda yang sebenarnya
Pemuda membutuhkan peran politik yang lebih besar dan berarti. Bukan lagi sekadar pion dalam permainan gimik politik yang penuh kepalsuan. Islam menawarkan peran yang sejati bagi pemuda sebagai agen perubahan. Islam meniscayakan para pemuda untuk paham dan menyampaikan ajaran Islam secara menyeluruh, mengajak masyarakat untuk kembali pada sistem yang bersumber dari wahyu. Mereka diajak untuk mengoreksi dan menasehati penguasa, bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai pelurus yang menginginkan kebaikan.
Islam mendorong pemuda untuk bergabung dalam organisasi dakwah politik, berjuang merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil’alamin, satu-satunya negara dengan sistem yang mampu menutup celah kezaliman dan kerusakan yang tumbuh subur dalam demokrasi. Inilah solusi hakiki untuk mengembalikan kemuliaan pemuda sebagai penggerak perubahan.
(Sandyakala)
Share:
