Indramayu – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat (Jabar) telah melakukan audit aset pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, yang mencakup Bak Truk Sampah dan motor Roda tiga, pada hari Senin, 13 April 2026.
Aset-aset tersebut dikumpulkan di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Jl. Mayor Dasuki No.1, Desa Penganjang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, untuk diperiksa dan dihitung.
Kegiatan audit ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah. Namun, upaya ini juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengelolaan aset di Kabupaten Indramayu.
Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana aset-aset tersebut dapat dikelola dengan baik jika tidak ada pengawasan yang efektif?
Wartawan yang mencoba menghubungi Kepala Dinas dan kepala bidang DLH untuk meminta keterangan terkait audit ini, tidak mendapatkan respons yang memuaskan.
Pegawai penerima tamu DLH menyatakan bahwa Kadis dan Kabid sedang rapat dan tidak ada di tempat. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.
Lebih lanjut, upaya menghubungi Kadis dan Kabid melalui telepon WhatsApp juga tidak membuahkan hasil. Hal ini semakin mempertegas kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan aset pemerintah daerah Kabupaten Indramayu.
Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset jika pejabat-pejabat yang bertanggung jawab tidak dapat dihubungi? Apakah ini merupakan tanda bahwa ada masalah serius dalam sistem pengelolaan aset di Kabupaten Indramayu?
Audit aset pemerintah daerah Kabupaten Indramayu harus menjadi awal dari upaya serius untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Namun, hingga saat ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait audit aset pemerintah daerah Kabupaten Indramayu.
Apakah BPK Jawa Barat akan menemukan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset? Apakah pemerintah daerah Kabupaten Indramayu akan mengambil tindakan serius untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Share:
