Gorontalo – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo mulai menunjukkan peran aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata. Senin (14/11/2025), BPN Kanwil Gorontalo melaksanakan penanaman perdana jagung di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, dengan memanfaatkan lahan milik pesantren seluas 10 hektare yang tahap awalnya digarap 5 hektare.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, Muhamad Naim, ST, MT, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontribusi BPN dalam menyukseskan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden RI. Program tersebut tidak hanya sebatas pada penataan aset berupa sertifikasi lahan, tetapi juga penataan akses bagi masyarakat untuk mengelola lahan secara produktif.
“Hari ini kita lakukan penanaman perdana jagung dalam rangka mendukung program Bapak Presiden kita tentang ketahanan pangan. BPN harus ambil bagian dalam program ini, salah satunya dengan memanfaatkan tanah-tanah yang belum dikelola secara maksimal,” ujar Naim.
Ia menambahkan, kerja sama pengelolaan lahan ini melibatkan masyarakat sebagai upaya menciptakan model percontohan pertanian berbasis partisipasi warga. Harapannya, masyarakat di sekitar Desa Tabongo terdorong untuk mengoptimalkan tanah milik mereka yang selama ini belum dimanfaatkan.
Dalam kegiatan ini, BPN Gorontalo juga melibatkan pihak perbankan, khususnya Bank Mandiri. Kehadiran Bank Mandiri dimaksudkan untuk membuka peluang akses permodalan bagi petani melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian.
“BPN itu tidak hanya urusan penataan aset melalui penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga penataan akses. Salah satunya akses permodalan. Kita hadirkan Bank Mandiri agar melihat langsung potensi pertanian di lapangan,” jelas Naim.
Menurutnya, jika lahan yang dikelola ini menunjukkan hasil yang maksimal, maka langkah selanjutnya adalah mendorong legalisasi dan akses permodalan agar dapat direplikasi di wilayah lainnya.
Saat ditanya mengenai relevansi program ini dengan tugas pokok dan fungsi BPN, Muhamad Naim menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan semangat reforma agraria.
“Reforma agraria itu tidak hanya soal sertifikat tanah. Ini juga menyangkut penataan akses dan pemberdayaan. Melalui program ini, kami ingin masyarakat tak hanya memiliki tanah, tapi juga mampu mengelolanya secara produktif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap proyek percontohan ini menjadi pemantik kesadaran masyarakat untuk tidak membiarkan lahannya terbengkalai. Tanah yang dikelola secara maksimal diyakini dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. (Ad/d09)
Share:
