MAKASSAR – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memaparkan sejumlah langkah penanganan antrean BBM dan ketersediaan LPG 3 Kg dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi D DPRD Sulsel.
RDP yang berlangsung di Kantor Unit Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rabu (9/9), tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait antrean BBM, ketersediaan LPG 3 Kg, serta berbagai persoalan energi yang berkembang di Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina menyampaikan kebutuhan BBM mengalami peningkatan sekitar 10–15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas logistik, semakin lebarnya disparitas harga, serta indikasi peningkatan aktivitas pelangsiran.
Kenaikan harga pada 1 September 2026 turut memperlebar disparitas harga dan berdampak terhadap meningkatnya antrean Solar di sejumlah SPBU.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pertamina telah menambah alokasi BBM sekitar 10–15 persen dari rata-rata harian pada SPBU yang membutuhkan. Penyaluran LPG 3 Kg juga diperkuat hingga mencapai 130 persen dari kondisi normal.
Pertamina turut menerapkan marshalling di SPBU dengan antrean padat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengarahkan kendaraan menuju SPBU lain yang memiliki antrean lebih landai.
Selain itu, sebanyak 16 SPBU di Kota Makassar disiapkan untuk beroperasi selama 24 jam guna memperluas akses pelayanan BBM kepada masyarakat.
Dari sisi pengawasan, Pertamina telah memblokir 6.023 nomor polisi yang terindikasi melakukan transaksi tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2 persen yang mengajukan pelaporan untuk pembukaan kembali akses.
Pertamina juga secara rutin menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan kuota BBM maupun LPG kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan pengawasan distribusi energi bersubsidi.
Terkait LPG 3 Kg, Pertamina turut menyampaikan adanya penggunaan LPG bersubsidi untuk kebutuhan di luar sasaran, termasuk untuk pengairan pertanian. Karena itu, pengawasan bersama dinilai diperlukan agar BBM dan LPG bersubsidi dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. A. Rachmatika Dewi, mengapresiasi langkah Pertamina dalam menindaklanjuti hasil RDP sebelumnya yang digelar pada 18 Agustus 2026.
Dari empat butir hasil RDP tersebut, tiga di antaranya telah dijalankan oleh Pertamina.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Pertamina. Dari empat hasil RDP tanggal 18 Agustus, tiga sudah dijalankan. Kami juga berharap seluruh stakeholder bersama-sama melakukan pengawasan agar penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi,” ujar Rachmatika.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan Pertamina terus melakukan penyesuaian di sisi distribusi dan pelayanan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Masyarakat juga diimbau tetap tenang, membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan panic buying.
“Stok BBM dan LPG kami pastikan aman dan mencukupi. Berbagai langkah penguatan terus kami jalankan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kami mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” ujar Lilik.
Lilik menambahkan, masyarakat yang menemukan kendala pelayanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi dapat menyampaikannya melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Share:
