Gorontalo– Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka Pidato Sambutan Gubernur Gorontalo masa jabatan 2025-2030 tetap berjalan meskipun dengan kehadiran terbatas. Dari 45 anggota DPRD, hanya 14 orang yang hadir dalam rapat yang berlangsung pada Senin (10/3/2025). Menanggapi kondisi ini, Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Alvian Mato, menegaskan bahwa rapat tetap sah secara prosedural karena hanya bersifat pengumuman, sehingga tidak mensyaratkan kuorum.
“Kami menghormati dinamika yang terjadi di DPRD. Kehadiran dalam rapat tentu menjadi bagian dari tanggung jawab legislatif, namun dari sisi pemerintah, kami tetap fokus pada agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alvian.
Pemerintah Provinsi Tetap Fokus pada Pembangunan
Meskipun terjadi dinamika di DPRD, Alvian Mato memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berjalan stabil dan berkomitmen untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah diamanatkan rakyat. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk legislatif dan masyarakat, untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dalam membangun Gorontalo.
“Kami memahami adanya aspirasi dan harapan masyarakat terhadap wakil-wakilnya di DPRD. Pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog dan sinergi dengan semua pihak demi memastikan program-program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi rakyat Gorontalo,” tambahnya.
Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Sinergi dengan DPRD
Lebih lanjut, Alvian menegaskan bahwa Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur, Idah Syahidah Rusli Habibie, berkomitmen untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan DPRD.
“Kami percaya bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Gorontalo yang lebih maju. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat, dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi juga memastikan bahwa program-program prioritas akan tetap berjalan sesuai rencana, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang ada di DPRD.
(d10)