, Gorontalo Utara – Sebagai tindak lanjut dari rapat yang dilaksanakan sebelumnya, Wakil Bupati (wabup) Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu, kembali mengadakan rapat evaluasi percepatan penyusunan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha, yang dilaksanakan di ruang kerjanya, Rabu (29/12/2021)
Ada 2 Peraturan Bupati (perbup) dan juga 1 Peraturan Daerah (perda) yang harus direvisi, terkait dengan ketentuan terbaru dalam perizinan, ungkap wabup, usai pelaksanaan rapat di ruang kerjanya.
“Sehingga ini yang kita evaluasi, menghadirkan ATR/BPN, Keuangan, dan PUPR, untuk melihat sejauh mana hasil rapat yang lalu,” tuturnya.
Wabup juga menegaskan kepada OPD dan pihak terkait tentang 2 draft SK yang harus segera diselesaikan, dan telaah untuk pengajuan anggaran, serta percepatan pengajuan revisi perda yang disesuaikan.
“Misalnya, revisi perbup nomor 27 tahun 2019 tentang pelimpahan wewenang pemberian perizinan/non perizinan, itu antara lain yang kita lihat untuk diperbaiki dan disesuaikan,” tandasnya.
Sementara untuk soal peraturan yang harus disesuaikan, Thariq juga mencontohkan tentang revisi perda nomor 18 tahun 2014 tentang perizinan.
“Jadi misalnya di sini ada soal IMB, yang sekarang sudah menjadi PBG, maka itu membutuhkan penyesuaian regulasi. Kita tidak boleh lagi menggunakan IMB,” tegas Thariq.
Hal itulah yang harus diperbaiki dan disesuaikan kata wabup, agar nantinya pemda segera memiliki regulasi yang sesuai dengan aturan terbaru dan bisa segera memberikan pelayanan publik di Gorut. (Adv/Daily25)
Artikel Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Percepatan Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dimuat melalui news.dailypost.id.
Share:
