, Probolinggo – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Senin (27/11/2023).
Acara tersebut dihadiri Pj. Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si beserta Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiyono dan Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto.
Rakor diikuti oleh anggota Satpol PP dan para petugas Damkar Kabupaten Probolinggo. Rakor ini merupakan kegiatan strategis untuk menyamakan visi misi pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas-tugas Satpol PP beserta Damkar di tahun 2023 dan tahun 2024.
Pj. Bupati Ugas menjelaskan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai pelayanan dasar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014.
Ditegaskan Pj. Bupati Ugas, Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan trantibum linmas dan penegakan perda serta Perkada haruslah lebih proaktif dan peka terhadap kemungkinan gangguan trantibum di Kabupaten Probolinggo.
“Tugas Satpol PP dan Damkar sangatlah kompleks dan dituntut cepat dalam mengatasi segala bentuk pelanggaran di masyarakat. Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus membekalinya dengan pengetahuan yang luas,” tegasnya.
Pj Bupati Ugas meminta anggota Satpol PP untuk terus meningkatkan kompetensi dan terus belajar tentang regulasi, paham peraturan-peraturan di daerah, paham perkembangan sosial dan kearifan lokal agar supaya dapat mengatasi permasalahan di Kabupaten Probolinggo dengan baik.
“Pemerintah Kabupaten Probolinggo sedang mencanangkan peningkatan PAD untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo, karena peningkatan PAD salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, serta dapat menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan,” pungkasnya.
Pewarta : Mayapadha Pasopati
Share:
