– Bank Indonesia (BI) mencatat perkembangan yang menggembirakan terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. Pada akhir Februari 2023, posisi ULN Indonesia turun menjadi USD 400,1 miliar atau setara dengan Rp 5.841 triliun (kurs Rp 14.600). Jumlah ini menurun dari posisi pada bulan Januari 2023 sebesar USD 404,6 miliar atau setara dengan Rp 5.907 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menyatakan bahwa penurunan posisi ULN Indonesia disebabkan oleh kontraksi pada sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN pada Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7 persen (yoy), lebih dalam daripada kontraksi 2,0 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Meskipun begitu, posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat sebesar USD 192,3 miliar atau setara dengan Rp 2.807 triliun. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar USD 194,3 miliar atau setara dengan Rp 2.836 triliun, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5 persen (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4 persen (yoy) pada Februari 2023.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Penggunaan ULN diharapkan dapat mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas dalam APBN. Contohnya, dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan ini mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi. “Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” tegas Erwin.
Share:
