JAKARTA, 
– Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, membuka Joint Coordinating Committee (JCC) 2nd Meeting proyek The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/07/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan proyek LANDLAB selama satu tahun terakhir sekaligus menyusun arah kebijakan lanjutan agar hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar melihat capaian program, tetapi memastikan seluruh pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan mampu diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif dan aplikatif.
“Tujuan kita hari ini bukan sekadar mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah diselesaikan, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui LANDLAB ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata,” ujar Ossy Dermawan.
LANDLAB merupakan proyek kerja sama Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN bersama Badan Bank Tanah dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Program bantuan teknis tersebut berlangsung selama tiga tahun, mulai 28 April 2025 hingga 27 April 2028.
Program ini difokuskan pada tiga kelompok kerja teknis atau Technical Working Group (TWG), yakni pengamanan tanah untuk mendukung pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.
Menurut Ossy, penguatan tata kelola pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Indonesia membutuhkan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha.
Selama satu tahun pelaksanaannya, LANDLAB telah membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan MRT, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penyempurnaan model bisnis Badan Bank Tanah.
“LANDLAB mendorong pendekatan inovatif dalam pengelolaan pertanahan. Selama satu tahun terakhir, proyek ini telah membahas berbagai isu strategis yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pertanahan yang lebih baik,” kata Ossy.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, tim ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang selama ini terlibat aktif dalam mendukung pelaksanaan proyek tersebut.
“Kemajuan yang telah kita capai merupakan cerminan dari komitmen bersama dan kolaborasi yang erat di antara kita,” ungkapnya.
Apresiasi serupa disampaikan Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko. Ia menilai pelaksanaan proyek LANDLAB selama tahun pertama menunjukkan perkembangan positif di setiap kelompok kerja teknis.
“Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dan kerja sama aktif yang terus diberikan sepanjang tahun pertama pelaksanaan proyek ini. Saya sangat menantikan kolaborasi kita dan sukses pembangunan selanjutnya,” ujar Takeda.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Arief Muliawan, bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, memaparkan perkembangan implementasi proyek LANDLAB selama satu tahun terakhir.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Donny Erwan, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui evaluasi ini, Kementerian ATR/BPN berharap kerja sama dengan JICA semakin memperkuat kapasitas kelembagaan, menghasilkan kebijakan pertanahan berbasis bukti, serta menghadirkan inovasi yang mampu mendukung pembangunan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Share:
