, Jakarta – Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria untuk mengatasi kompleksitas pelaksanaan Reforma Agraria. Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik Ombudsman RI secara daring, Jumat (23/10/2026).
“Pelaksanaan Reforma Agraria ini merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Inilah mengapa lahir UU tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk menyelesaikan isu-isu tersebut,” ujarnya.
Ossy menyebut dalam dua tahun terakhir, ATR/BPN telah meredistribusi 6.199.241 bidang tanah, mengalokasikan 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), dan fasilitasi akses usaha menjangkau 35.500 kepala keluarga.
Hambatan yang masih dihadapi antara lain ketersediaan tanah redistribusi terkendala status hukum, verifikasi subjek, dukungan lintas sektor untuk penataan akses, serta penyelesaian konflik. Dengan UU baru dan kehadiran Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Reforma Agraria diharapkan lebih bermanfaat.
Ia juga menyebut pembenahan layanan melalui Pengukuran Terjadwal 12 Hari di 466 Kantah dan PERINTIS 10 Hari di 131 Kantah untuk kepastian waktu dan prosedur.
Share:
