, Gorontalo- Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menjaga kelestarian hutan mendapat sorotan tajam akibat minimnya anggaran yang dialokasikan. Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengungkapkan keprihatinannya terkait masalah ini saat melakukan kunjungan kerja ke KPH VII Bone Bolango pada Rabu (02/08/2023).
“Sungguh disayangkan, anggaran yang diperuntukkan bagi KPH VII terbilang sangat minim, terlebih lagi dengan hanya ada 4 personel Polisi Kehutanan yang bertugas di sana,” ungkap Sekretaris Komisi II.
Warsito Sumawiyono, seorang politisi Partai Golkar yang ikut dalam kunjungan tersebut, menyoroti bahwa jumlah personel yang terbatas tersebut tidak mampu mencakup luas wilayah hutan yang ada di Bone Bolango.
“Dengan ratusan ribu hektar lahan hutan yang perlu diawasi, tentu saja jumlah personel yang sedikit tidak akan mencukupi, terlebih lagi ketika sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan dan sarana komunikasi, ternyata juga minim,” ungkap Wasito Sumayiono.
Anggaran yang memadai bagi KPH VII dinilai sangat penting, karena akan berdampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna hutan. Kehutanan yang lestari akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, demikian diungkapkan oleh politisi Partai Golkar tersebut.
Selain menyoroti isu anggaran, Wasito juga berharap agar masyarakat tetap mendukung dan menggunakan produk lokal Gorontalo. Dengan begitu, perekonomian di Gorontalo dapat terus berputar dan saling mensejahterakan.
(Rifaldi Saidi)
