Kabupaten Gorontalo– Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, yang juga menjabat Ketua Umum Koalisi Pemerintah Penghasil Kelapa (Kopek), memaparkan lima langkah strategis pengembangan sektor kelapa di hadapan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Paparan tersebut disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Kampus IPB, Selasa (17/12).
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari forum ini adalah merumuskan solusi konkret terkait pemenuhan bahan baku industri kelapa serta mendorong hilirisasi produk turunan kelapa di tingkat nasional.
Dalam kesempatan itu, Prof. Nelson menekankan pentingnya hilirisasi industri kelapa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Menurutnya, pemerintah harus mampu memaksimalkan potensi kelapa, baik di sektor hulu maupun hilir, demi meningkatkan daya saing global dan kesejahteraan petani.
“Pemerintah tidak hanya fokus pada sektor hulu, tetapi juga bagaimana hilirisasi industri kelapa dapat ditetapkan secara konkret untuk meningkatkan nilai tambah,” ujar Nelson.
Nelson kemudian mengusulkan lima langkah strategis untuk mengembangkan industri kelapa nasional:
- IPB sebagai Pusat Data dan Riset Kelapa
Institut Pertanian Bogor (IPB) diusulkan menjadi pusat penelitian dan pengumpulan data kelapa nasional. Data yang valid akan menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis dan pengembangan industri. - Insentif untuk Pengembangan Hulu dan Hilir
Pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada petani kelapa di sektor hulu serta industri di sektor hilir. Insentif ini penting untuk mendorong produktivitas dan daya saing, khususnya di pasar global. - Negosiasi dan Transparansi Harga Kelapa
Pemerintah diminta berperan aktif dalam menyediakan informasi harga kelapa secara akurat dan transparan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Transparansi harga akan melindungi petani dan pelaku usaha dari praktik yang merugikan. - Penyusunan Road Map Kelapa
Penyusunan peta jalan (road map) diperlukan untuk pengembangan sektor kelapa dalam jangka panjang (2025-2045). Peta ini akan mencakup strategi dari sisi produksi di sektor hulu hingga pengolahan di sektor hilir. - Integrasi Kebijakan Program Pemerintah
Nelson mendorong kebijakan pemerintah, seperti program makanan gratis, agar memanfaatkan produk turunan kelapa, seperti susu kelapa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi kelapa dalam negeri dan berdampak positif pada kesejahteraan petani.
“Dengan integrasi kebijakan, kita bisa meningkatkan konsumsi kelapa dan membantu perekonomian petani kelapa secara berkelanjutan,” tandasnya.
Nelson menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri menjadi kunci keberlanjutan industri kelapa nasional. FGD ini diharapkan menjadi awal penyusunan kebijakan strategis dan inovatif untuk meningkatkan nilai tambah industri kelapa Indonesia.
Dengan pendekatan holistik ini, pengembangan sektor kelapa tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga pemanfaatan teknologi, inovasi, dan pasar global, sehingga mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia.
(d10)
Share:
