Gorontalo – Miliaran rupiah anggaran daerah terancam mubazir! Hingga pertengahan Mei 2025, serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo masih di bawah target. Hal ini memicu kekhawatiran Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang langsung menggelar rapat evaluasi dan memberi peringatan keras kepada jajarannya.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Penyerapan Anggaran yang digelar di Ruang Dulohupa, Kamis (22/5/2025), Gubernur Gusnar menyoroti langsung rendahnya kinerja OPD yang belum mampu menyerap anggaran secara optimal. Data dari Badan Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata serapan anggaran baru mencapai 29%, padahal target di bulan ini adalah 32%.
Yang lebih memprihatinkan, masih terdapat beberapa OPD yang bahkan belum menyentuh angka 20% serapan. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pembangunan vital yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.
“Kita sudah memasuki pertengahan tahun anggaran. Jika serapan lambat, maka pelayanan publik dan proyek strategis juga akan melambat. Ini harus jadi perhatian serius!” tegas Gusnar di hadapan para kepala OPD.
Menurut penelusuran internal, sejumlah hambatan teknis dan administratif menjadi biang kerok lambatnya realisasi anggaran. Mulai dari proses lelang yang berbelit, keterlambatan dokumen pendukung, hingga minimnya koordinasi antarunit kerja. Gubernur pun meminta agar para pimpinan OPD tidak lagi menunda-nunda dan segera mencari solusi konkret.
“Ini bukan sekadar angka serapan. Ini soal nasib rakyat, soal pembangunan daerah yang harusnya sudah mulai dirasakan dampaknya. Jangan sampai anggaran tinggal jadi angka di atas kertas,” ujar Gusnar.
Rapat evaluasi ini tidak hanya berisi teguran, tetapi juga menghasilkan langkah strategis. Pemprov Gorontalo mewajibkan seluruh OPD untuk menyusun laporan mingguan capaian serapan anggaran, mempercepat proses lelang dan pelaksanaan kegiatan fisik dan menghilangkan kendala teknis melalui koordinasi lintas sektor.
Gubernur juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam konteks pembangunan daerah, serapan anggaran bukan hanya soal kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran. Oleh karena itu, pengawasan dan pendampingan intensif akan dilakukan langsung oleh Tim Evaluasi Gubernur untuk memastikan anggaran tidak sekadar habis, tetapi juga berdampak.
“Tahun anggaran ini harus ditutup dengan progres yang nyata. Kita tidak ingin lagi mendengar alasan klasik, karena rakyat menanti hasil kerja kita,” pungkas Gusnar. (d09)
Share:
