Jakarta– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadapi berbagai tantangan sejak awal tahun hingga pertengahan Februari 2025. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan publik antara lain terbitnya sertipikat di atas laut di Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, serta kasus pertanahan di Tambun, Bekasi, yang menarik perhatian masyarakat. Selain itu, insiden kebakaran di ruang Humas ATR/BPN turut menjadi isu yang ramai diperbincangkan.
Menanggapi berbagai isu tersebut, Menteri ATR/BPN, Nusron, menegaskan agar seluruh jajaran kementerian tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya serta tidak terpengaruh oleh opini publik yang berkembang.
“Saya meminta kepada semua eselon satu dan dua untuk tetap fokus pada pekerjaan masing-masing. Jangan sampai terpengaruh oleh opini publik. Kita sudah memiliki pusat kendali informasi yang selalu memberikan laporan tentang kejadian yang ada, sehingga kita tidak perlu terbawa arus isu liar,” ujar Nusron dalam Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (12/02/2025).
Pusat Kendali Informasi sebagai Strategi Pengelolaan Krisis
Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, ATR/BPN telah memperkuat sistem Pusat Kendali Informasi untuk memastikan setiap perkembangan yang terjadi dapat ditangani secara cepat dan akurat. Keberadaan pusat kendali ini bertujuan untuk menghindari misinformasi yang dapat mengganggu kinerja kementerian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan sistem yang lebih terstruktur, ATR/BPN berupaya untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas dalam menjalankan tugasnya. Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa setiap permasalahan yang muncul harus diselesaikan dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal yang tidak berdasar.
Fokus Kinerja di Tengah Dinamika Publik
Meski berbagai isu berkembang, ATR/BPN tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program strategis yang telah direncanakan. Fokus utama kementerian tetap pada peningkatan layanan pertanahan, penyelesaian konflik agraria, serta reformasi birokrasi di sektor pertanahan.
Dengan adanya arahan dari Menteri Nusron, diharapkan seluruh jajaran ATR/BPN dapat bekerja lebih optimal dan tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Kementerian juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik.
(d10)
Share:
