, Jakarta – Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menyoroti kabar bocornya data pemilih sebanyak 252 juta dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang disebut dijual oleh seorang peretas. Peretas tersebut diduga memiliki kemampuan untuk mengubah hasil penghitungan suara pada Pemilu 2024.
Pratama Persadha, Chairman CISSReC, menjelaskan bahwa peretas bernama Jimbo telah membagikan 500 contoh data hasil retasannya ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk jual-beli data hasil peretasan.
Jimbo juga menampilkan tangkapan layar dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ guna memverifikasi kebenaran data yang dia dapatkan. Data yang berhasil diakses oleh Jimbo mencakup NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya, dijual dengan harga 74.000 USD atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Pratama menegaskan bahwa melalui tangkapan layar tersebut, kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan peran admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering, atau melalui malware. Dengan akses tersebut, Jimbo mengunduh data pemilih dan data lainnya.
“Jika Jimbo berhasil meretas data pemilih dengan mengakses peran admin KPU, ini berpotensi berbahaya bagi Pemilu 2024 karena dapat menyebabkan rekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara,” ungkap Pratama.
Pratama juga menyoroti bahwa akun dengan peran admin tersebut dapat digunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang berpotensi merusak demokrasi dan menimbulkan kericuhan nasional.
Demi keamanan, CISSReC menyarankan adanya audit forensik terhadap sistem keamanan dan server KPU guna mengetahui titik serangan yang dimanfaatkan peretas. “Tim IT KPU harus melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU untuk mencegah penggunaan ulang oleh peretas,” tambah Pratama.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengetahui kabar adanya peretasan data 252 juta masyarakat dari KPU. KPU sedang berkoordinasi dengan satgas cyber untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
“Kami sedang berkoordinasi dengan BSSN, BIN, dan Mabes Polri guna mengonfirmasi apakah data tersebut merupakan data pemilih yang dimiliki KPU atau bukan,” kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat.
(Berri L/Suara.com)
Share:
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
