, Jakarta – Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menyoroti kabar bocornya data pemilih sebanyak 252 juta dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang disebut dijual oleh seorang peretas. Peretas tersebut diduga memiliki kemampuan untuk mengubah hasil penghitungan suara pada Pemilu 2024.
Pratama Persadha, Chairman CISSReC, menjelaskan bahwa peretas bernama Jimbo telah membagikan 500 contoh data hasil retasannya ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk jual-beli data hasil peretasan.
Jimbo juga menampilkan tangkapan layar dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ guna memverifikasi kebenaran data yang dia dapatkan. Data yang berhasil diakses oleh Jimbo mencakup NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya, dijual dengan harga 74.000 USD atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Pratama menegaskan bahwa melalui tangkapan layar tersebut, kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan peran admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering, atau melalui malware. Dengan akses tersebut, Jimbo mengunduh data pemilih dan data lainnya.
“Jika Jimbo berhasil meretas data pemilih dengan mengakses peran admin KPU, ini berpotensi berbahaya bagi Pemilu 2024 karena dapat menyebabkan rekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara,” ungkap Pratama.
Pratama juga menyoroti bahwa akun dengan peran admin tersebut dapat digunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang berpotensi merusak demokrasi dan menimbulkan kericuhan nasional.
Demi keamanan, CISSReC menyarankan adanya audit forensik terhadap sistem keamanan dan server KPU guna mengetahui titik serangan yang dimanfaatkan peretas. “Tim IT KPU harus melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU untuk mencegah penggunaan ulang oleh peretas,” tambah Pratama.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengetahui kabar adanya peretasan data 252 juta masyarakat dari KPU. KPU sedang berkoordinasi dengan satgas cyber untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
“Kami sedang berkoordinasi dengan BSSN, BIN, dan Mabes Polri guna mengonfirmasi apakah data tersebut merupakan data pemilih yang dimiliki KPU atau bukan,” kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat.
(Berri L/Suara.com)
Share:
