, Jakarta– Dewan Pers bersama UNESCO menggelar acara dialog dengan berbagai lembaga terkait untuk membahas mekanisme respons pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap wartawan dalam konteks pemilu. Acara yang dihadiri oleh 3 Matra TNI AD, AL, AU, dan Polri, serta konstituen Dewan Pers dan undangan lainnya ini diharapkan dapat memberikan ketegasan terhadap respon terhadap kekerasan yang terjadi terhadap wartawan selama pemilu.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menekankan pentingnya ketegasan dalam menanggapi kekerasan terhadap wartawan. Ia menyatakan bahwa informasi dari media sosial (medsos) bukanlah berita yang valid. Menurut Ninik, sebuah berita harus dilengkapi dengan link yang terkait kepada penanggungjawabnya dari media yang bersangkutan.
“Saat ini, kita sering mendapati informasi dari medsos yang kemudian dianggap sebagai berita tanpa klarifikasi yang jelas. Berita seharusnya memiliki sumber yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ninik Rahayu, Senin (18/12/2023).
Acara dialog yang diadakan di sebuah hotel berbintang di Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat, ini juga menjadi wadah bagi Ninik Rahayu untuk meminta terjalinnya komunikasi yang terbuka di antara lembaga-lembaga terkait. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam menyikapi isu kekerasan terhadap wartawan.
“Jangan terlalu sensitif atau baperan (sensitif berlebihan) saat ditanya oleh media. Kita perlu bekerja sama dan memberikan klarifikasi tanpa melibatkan emosi. Ini penting untuk mengidentifikasi media yang terverifikasi oleh Dewan Pers dan mencegah penyebaran informasi dari media abal-abal,” lanjut Ninik Rahayu.
Dengan menggelar acara ini, Dewan Pers berupaya menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya etika dan tanggung jawab dalam memberikan informasi, terutama dalam konteks pemilu. Kesadaran akan pentingnya verifikasi sumber dan kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju lingkungan informasi yang lebih sehat dan akurat.
Share:
