Jakarta– DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) menyatakan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Hasyim Asy’ari, bersama dengan beberapa anggota KPU lainnya, melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
Heddy Lugito, Ketua DKPP, mengumumkan putusan tersebut di kantor DKPP, Jakarta, pada Senin (5/2/2024). DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukannya.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Keempat perkara yang disidangkan DKPP, yaitu 135-PKE/DPP/XII/2023, 136-PKE/DKPP/XII/2023, 137-PKE/DKPP/XII/2023, dan 141-PKE/DKPP/XII/2023, semuanya terkait dengan pelanggaran Kode Etik dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Tidak hanya Hasyim Asy’ari, DKPP juga menyatakan bahwa anggota KPU lainnya seperti Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz juga melanggar kode etik serupa. Mereka semua dijatuhi sanksi peringatan keras.
DKPP menjelaskan bahwa pelanggaran ini terkait dengan KPU yang tidak merevisi atau mengubah peraturan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2022.
Meskipun aturan belum diubah, KPU tetap menerima pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. DKPP menegaskan bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip berkepastian hukum.
Perkara ini diajukan oleh empat pihak, yaitu Demas Brian Wicaksono, Iman Munandar B., P.H. Hariyanto, dan Rumondang Damanik. Mereka mengadukan tindakan anggota KPU yang dinilai melanggar prinsip berkepastian hukum dengan membiarkan Gibran mengikuti tahapan Pilpres 2024.
(d014)
Share:
