Jakarta — Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pada hari Kamis (28/03/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait pertambangan dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mengkonfirmasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta besaran royalti yang diterima dari perusahaan yang beroperasi di Gorontalo.
“Kami telah melakukan konsultasi, dan nantinya akan ada tindak lanjut ke Kementerian Keuangan untuk mengetahui besaran royalti yang seharusnya diterima oleh Provinsi Gorontalo,” ungkap Kris Wartabone, yang juga merupakan anggota DPRD dari PDIP.
Menurut Kris, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pertemuan dengan Kementerian ESDM, diperkirakan pada akhir tahun 2024 atau 2025, perusahaan tambang akan mulai berproduksi.
“Karena hal ini berkaitan langsung dengan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo, kami berusaha untuk memastikan informasi tersebut dengan Kementerian ESDM,” tambah Kris Wartabone.
Dengan kunjungan ini, diharapkan akan terjalin kerja sama yang baik antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Kementerian ESDM RI dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Langkah-langkah konkret diharapkan dapat diambil untuk memastikan bahwa Gorontalo dapat memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya alam yang dimilikinya.
(Riski Kakilo)
Share:
