, Gorontalo – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Kedua ranperda tersebut telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Deprov) Gorontalo.
Persetujuan dilakukan pada Rapat Paripurna Deprov Gorontalo ke-72, Senin, (14/3) di Aula DPRD provinsi Gorontalo.
Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Rusli Habibie serta dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf.
Diketahui,dua ranperda yang disetujui telah melalui tahapan pembahasan tingkat satu yang dimulai 24 Mei tahun 2021 kemarin. Sebab pada bulan kemarin, Deprov telah menerima hasil fasilitasi pengkajian secara Yuridis formal dan materil dari Kemendagru yang tertuang dalam Surat DIRJEN OTDA An. MENTERI DALAM NEGERI RI.
Persetujuan atas dua buah ranperda ini kata Paris juga telah melalui proses pembahasan oleh panitia Khusus (Pansus), pendapat fraksi, serta kepala daerah yang mewakili.
“Bahwa kedua pansus dan semua fraksi DPRD menerima dan menyetujui terhadap dua Ranperda provinsi Gorontalo,” jelas Paris Jusuf.
Selanjutnya, hasil persetujuan dua buah ranperda ini diserahkan kepada Gubernur. Gubernur wajib menyampaikan selambat-lambatnya 3 hari ke Kemendagri Agar segera menerima nomor register Perda.
Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sofyan Puhi menyikapi Ikhwal OPD baru yang sudah di sesuaikan. Ini menurut dia, merupakan kebutuhan serta diharapkan agar sejalan dengan percepatan dari program-program yang ada di provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah dengan OPD baru ini, ke depan akan kita sesuaikan. Itu karena OPD baru adalah kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka percepatan program-program yang ada di provinsi Gorontalo,” ungkap Sofyan Puhi. (adv/***)
Share:
