Jakarta– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan akan segera mengevaluasi dan menertibkan tata ruang di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Langkah ini dilakukan sebagai respons atas permintaan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyoroti penyalahgunaan lahan di Bogor sebagai salah satu faktor pemicu bencana banjir di wilayah tersebut.
“Kami akan mengecek dan menertibkan isu tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur karena ini merupakan satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Kejadian di Bogor bisa berdampak pada banjir di Jakarta, begitu juga permasalahan sampah di Jakarta bisa berpengaruh ke Bekasi,” ujar Menteri Nusron saat ditemui usai menghadiri acara Pengkajian Ramadan 1446 H di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (6/3/2025).
Koordinasi dengan Pemda untuk Penertiban Tata Ruang
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait. Menteri Nusron berencana menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta kepala daerah di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur guna membahas strategi penertiban kawasan strategis nasional, pengelolaan tata ruang, serta solusi terkait sampah.
Di samping itu, Menteri Nusron juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), terkait penyegelan beberapa perusahaan di Bogor yang diduga melanggar aturan pemanfaatan lahan. Ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada izin tata ruang. Oleh karena itu, ia meminta Pemda untuk lebih ketat dalam menerbitkan izin agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan.
“Masalahnya ada di tata ruang, ini persoalan lama. Ke depan, Pemda harus lebih disiplin dalam menerbitkan izin tata ruang. Kalau lahannya memang untuk ruang hijau atau perkebunan, jangan digunakan untuk perumahan atau industri,” tegasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan banjir dan lingkungan di Jabodetabek-Punjur bisa lebih terkendali, sekaligus menciptakan tata ruang yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
(d10)
Share:
