, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini dinilai penting mengingat kebutuhan RDTR yang sangat besar untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan mengatakan kolaborasi akademik menjadi kunci untuk mengejar target.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui kerja sama perguruan tinggi di Jakarta, Kamis (10/09/2026).
Berdasarkan data per 8 September 2026, baru 572 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Jumlah tersebut telah mendorong penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga Agustus 2026.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” jelas Wamen Ossy.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana menambahkan, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam periode 2026-2028. Khusus tahun 2026, targetnya 500 RDTR rampung.
Untuk mengakselerasi, kerja sama dengan kampus ditargetkan menyelesaikan 62 paket dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi. Fokus terbesar berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” ungkap Suyus.
Rakor percepatan RDTR ini diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah secara daring. Turut hadir langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Ditjen Tata Ruang Reny Windyawati, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen Tata Ruang.
Share:
