, Pemalang – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang, Jawa Tengah diluruk ratusan tenaga honorer mengadukan nasibnya.
Ratusan honorer tersebut tergantung di dalam Ikatan Pegawai Non ASN (IPNA), Senin (10/10/22).
Ary Andriyanto kordinator Aksi IPNA pada saat diwawancarai dailypost.id mengatakan, “Tenaga honorer menuntut agar berkas pendataannya bisa terdata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” katanya.
Dirinya menegaskan, “Padahal kami bekerja untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dengan sungguh-sungguh, bertahun-tahun kami mengabdi, tolong fikirkan nasib kami,” tegas Ary.
Mendasar dari data, sekiranya ada 6.005 tenaga honorer di Pemalang tidak terdata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Pada aksi pertamanya tidak menuai tanggapan dari DPRD, ini merupakan kedua kalinya tenaga honorer mengadukan nasibnya, akhirnya aspirasi ditanggapi.
Rois Faisal wakil ketua 3 DPRD Pemalang memberikan jawaban begini, “Saya merasakan apa yang mereka rasakan, bekerja dengan maksimal menjadi pegawai yang honornya tak seberapa,” katanya.
“Kami sudah ke Jakarta untuk berkoordinasi lebih intens dengan BKN, usulannya sudah kami sampaikan, cuma memang ada beberapa aturan yang menyebabkan tenaga honorer tidak terdata di BKN,” jelas Rois.
Perlu diketahui Tenaga honorer merasa kurang puas, keluhannya belum menuai jawaban yang memuaskan. (Ragil)
Share:
