Jakarta – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menggelar pertemuan penting dengan jajaran manajemen PT Gorontalo Minerals di kantor pusat perusahaan, Bakrie Tower, Jakarta, Rabu (07/05/2025). Pertemuan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Ismet Mile dan Risman Tolingguhu.
Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat Bone Bolango, khususnya para penambang rakyat, yang selama ini menanti kepastian operasional PT Gorontalo Minerals. Perusahaan tersebut diketahui telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya selama lebih dari satu dekade, namun belum memulai kegiatan produksi secara aktif.
“Masyarakat bertanya-tanya, kapan aktivitas produksi akan benar-benar dimulai? Selain itu, ada pula pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur serta kelengkapan dokumen kehutanan,” ungkap Gubernur Gusnar dalam pertemuan tersebut.
Gusnar juga menyoroti keresahan warga yang telah lama mengelola lahan tambang secara mandiri. Namun belakangan diketahui bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah konsesi PT Gorontalo Minerals.
“Saya berharap ada jalan tengah yang dapat mengakomodasi hak masyarakat lokal tanpa menabrak aturan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat justru terpinggirkan di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Senada dengan Gubernur, Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyuarakan kekhawatiran atas nasib penambang tradisional. Ia menekankan bahwa tambang bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayahnya.
“Ini soal dapur rumah tangga mereka. Kalau akses ke tambang ditutup, lalu dari mana mereka makan? Kami tidak ingin konflik sosial seperti di daerah lain terjadi di Bone Bolango,” ujar Ismet dengan nada serius.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak manajemen PT Gorontalo Minerals menyampaikan komitmen untuk segera menindaklanjuti. Mereka meminta waktu satu hingga dua pekan ke depan guna merumuskan langkah awal yang konkret sebagai respon atas keluhan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Langkah jangka pendek akan segera kami siapkan, termasuk solusi yang dapat memberikan kepastian kepada masyarakat tanpa melanggar regulasi,” ujar salah satu perwakilan manajemen perusahaan.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun komunikasi terbuka antara pemerintah daerah, masyarakat, dan investor. Harapannya, ke depan aktivitas pertambangan di Gorontalo dapat berjalan secara adil, legal, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
Share:
