Jakarta– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memberikan pendidikan bela negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya dengan menggandeng TNI dan Polri. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juni 2025 dan bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme serta kedisiplinan ASN.
Namun, di balik langkah ini, muncul pro dan kontra. Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut serta kaitannya dengan peran TNI dalam ranah sipil.
Mengapa Pendidikan Bela Negara untuk ASN Diperlukan?
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa spirit bela negara di kalangan ASN saat ini relatif rendah, bahkan lebih rendah dibanding generasi sebelumnya.
“Gini deh sekarang di kalangan ASN aja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini,” kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (2/4).
Sebagai pemimpin daerah, Dedi merasa perlu melakukan terobosan guna membangun kesadaran bela negara di lingkungan birokrasi. Ia membagi kesadaran bela negara menjadi dua aspek utama, yaitu:
- Bela Negara Formal → dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan.
- Bela Negara Kultural → diwujudkan dengan menjaga lingkungan, mencegah eksploitasi alam, dan mempertahankan ekosistem.
Menurutnya, menjaga hutan, sungai, dan lahan pertanian juga merupakan bentuk nyata dari bela negara.
ASN Jabar Akan Dilatih TNI dan Polri
Dedi menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, untuk menyiapkan program pendidikan bela negara bagi ASN.
“Saya sudah minta ke Pak Sekda, di bulan Juni nanti ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi,” ujar Dedi.
Selain itu, ia juga menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memberikan evaluasi kinerja ASN secara transparan setiap bulan.
✅ ASN dengan kinerja terbaik akan diumumkan dan diberi apresiasi.
❌ ASN yang malas atau berkinerja buruk juga akan dipublikasikan agar menjadi motivasi perbaikan.
“Umumkan! Di setiap OPD harus diumumkan ASN yang paling rajin dan produktif, dan ASN yang kedul (malas),” tegasnya.
Gandeng TNI dalam Pembangunan Infrastruktur
Selain pendidikan bela negara, Dedi juga menggandeng TNI dan Polri dalam berbagai proyek pembangunan di Jabar. Kerja sama ini diteken langsung oleh Dedi dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal Maruli Simanjuntak, di Mabes TNI AD, Jakarta, pada Jumat (14/3).
Terdapat sembilan poin kerja sama, di antaranya:
- Pembangunan jalan dan jembatan
- Pengelolaan sampah
- Pelatihan bela negara
- Penanganan bencana alam
Namun, kerja sama ini menuai kritik, terutama terkait peran TNI dalam ranah sipil.
Kritik terhadap Keterlibatan TNI dalam Kebijakan Ini
Di tengah wacana pendidikan bela negara dan kerja sama pembangunan infrastruktur, muncul gelombang kritik, terutama dari Komisi I DPR RI.
Anggota DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus memiliki landasan hukum yang jelas.
“Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan daerah harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya,” tegasnya.
Bela Negara ASN: Perlu atau Berlebihan?
Program pendidikan bela negara bagi ASN bisa menjadi langkah positif dalam meningkatkan nasionalisme dan kedisiplinan birokrasi. Namun, beberapa pertanyaan penting muncul:
- Apakah pendekatan ini relevan dengan tugas utama ASN?
- Sejauh mana efektivitas pendidikan militer dalam meningkatkan kualitas layanan publik?
- Apakah kerja sama ini dapat berjalan tanpa menyalahi aturan terkait peran TNI?
Terlepas dari pro dan kontra, kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemprov Jabar sedang berupaya mencari solusi baru dalam membangun pemerintahan yang lebih disiplin dan nasionalis. Apakah langkah ini akan berhasil atau justru menimbulkan polemik lebih lanjut?
(d10)
Share:
