Gorontalo – Wakil Ketua II DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, Sofyan Puhi, hadiri rapat koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Provinsi Gorontalo, Selasa (16/07/2024).
Sofyan Puhi mengatakan tujuan dari rapat tersebut, yaitu untuk memastikan kondisi wilayah Gorontalo setelah banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Sofyan mengungkapkan bahwa pemerintah mendorong Kabupaten/Kota di Gorontalo yang terdampak bencana untuk dapat mengajukan proposal perbaikan infrastruktur dan kebutuhan lainnya.
“Pertama, langkah jangka pendek pasca bencana banjir, kemudian langkah jangka panjang pasca banjir. Di Gorontalo, ada dua jenis bencana, yaitu longsor dan banjir, dengan banjir terbagi menjadi banjir bandang di Kota dan banjir rendaman di Kabupaten/Kota. Klasifikasi keduanya berbeda,” jelas Sofyan.
Dikatakan Sofyan bahwa pemerintah meminta Kabupaten/Kota segera mengajukan proposal yang akan dikoordinasikan ke BNPB dan kementerian terkait. Selain itu, pemerintah Provinsi bersama Forkopimda akan menemui kementerian untuk membahas penanggulangan bencana di Gorontalo.
Lebih lanjut, Sofyan juga menyebut adanya aspirasi terkait pengelolaan tambang yang diusulkan menjadi Wilayah pertambangan rakyat (WPR).
“Kan ada aspirasi yang masuk kemarin ke DPRD terhadap pengelolaan tambang itu, mo jadi tambang kawasan pertambangan WPR. Kan selamannya buntu tidak pernah ada jalan keluarnya, nah dengan kondisi hari ini mungkin akan dibahas lagi bagaimana kalau itu di WPR kan,” ungkap Sofyan.
Sofyan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanggulangan bencana di Goprontalo. Dirinya mengatakan, bahwa pihaknya bersama pemerintah Provinsi akan membuat regulasi ditingkatan daerah jika itu dibutuhkan.
“Kemudian yang penting itu koordinasi, dan kita juga tadi menerima bantuan-bantuan, ada bantuan operasional yang diberikan oleh BNPB Nasional,” tutup Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi.
Share:
