Dailypost Gorontalo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo terus digulirkan demi menyasar para pelajar hingga kelompok rentan.
Meski demikian, masyarakat dan pihak sekolah masih mempertanyakan mengapa belum semua satuan pendidikan merasakan manfaat dari program nasional ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, memberikan klarifikasi langsung. Idah menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi atau persyaratan khusus yang menjegal suatu sekolah untuk menjadi penerima manfaat.
Seluruh sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), pada prinsipnya wajib mendapatkan program ini.
Faktor utama yang menjadi penentu meratanya penyaluran MBG adalah kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di sekitar wilayah sekolah.
“Tidak ada syarat khusus untuk sekolah. Semua wajib menerima MBG. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kesiapan dapur SPPG di sekitarnya,” ujar Idah usai meninjau pelaksanaan program MBG di SMA Negeri 1 Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (4/9/2026).
Idah menjelaskan, satu titik SPPG memiliki beban kerja yang cukup besar karena harus melayani sekitar 1.000 hingga 2.000 penerima manfaat. Terlebih lagi, sasaran program MBG tidak hanya terbatas pada anak sekolah, melainkan juga mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah tersebut.
Tantangan penyediaan dapur gizi ini juga berkaitan erat dengan standar ketat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam pembangunannya, pemerintah berkolaborasi dengan pihak investor untuk memastikan fasilitas yang memadai.
Saat ini, Provinsi Gorontalo tercatat memiliki 90 titik SPPG. Kendati demikian, Badan Gizi Nasional terus melakukan evaluasi berkala terhadap standarisasi operasionalnya. Beberapa dapur bahkan harus ditangguhkan atau dinonaktifkan sementara waktu untuk melengkapi persyaratan yang kurang.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan 22 dapur SPPG baru yang diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ekspansi ini diharapkan mampu memperluas daya jangkau program ke daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Menutup keterangannya, Idah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak sekolah yang hingga kini masih mengantre untuk menerima manfaat MBG. Ia memastikan bahwa keterlambatan ini murni karena proses pemenuhan standarisasi operasional dapur pengolah makanan, bukan karena kelayakan sekolah tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong percepatan kesiapan SPPG agar seluruh target sasaran di Gorontalo dapat segera terpenuhi.
Share:
