Dailypost Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah agresif untuk menekan angka pemborosan pangan (food waste).
Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH), Pemprov memperkuat komitmen lintas sektor lewat Pertemuan Koordinasi Penyelamatan Pangan Tingkat Provinsi Gorontalo 2026 yang digelar di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (3/9/2026).
Langkah strategis ini tidak hanya sekadar menyelamatkan sisa makanan, tetapi juga disiapkan menjadi pilar utama untuk menyukseskan program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, menegaskan bahwa penanganan sisa pangan (food waste) dan kehilangan pangan (food loss) memiliki dimensi dampak yang sangat luas, mulai dari stabilitas ekonomi hingga kelestarian lingkungan. Merujuk data Bappenas, timbulan sisa pangan di Indonesia berada pada angka yang mengkhawatirkan, merenggut potensi gizi masyarakat, serta memicu kerugian ekonomi yang besar.
“Penyelamatan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kita perlu membangun kesadaran bersama untuk mencegah pangan yang masih baik dan aman dikonsumsi menjadi sia-sia, sekaligus mendorong pemanfaatan pangan berlebih bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Jamal Nganro saat membuka kegiatan.
Jamal menambahkan bahwa manajemen sisa pangan yang bijak akan berdampak langsung pada penguatan ketahanan pangan daerah, Strategi ini dikoneksikan langsung untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis agar berjalan efisien tanpa menyisakan dampak negatif bagi lingkungan.
Pemerintah daerah telah merancang upaya penyelamatan ini secara sistematis, dimulai dari langkah pencegahan utama lewat koordinasi, advokasi, regulasi kebijakan, serta edukasi publik secara masif sejak dari hulu.
Jika terdapat pangan berlebih yang masih layak konsumsi, pemanfaatannya akan diarahkan melalui sistem donasi secara higienis kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara untuk pangan yang sudah tidak layak konsumsi, akan dikonversi menjadi pakan ternak, bahan baku industri, atau pupuk kompos demi meminimalisasi pembuangan akhir ke TPA.
Sementara itu, Kepala DKPTPH Provinsi Gorontalo, Muljady D Mario, menyatakan bahwa gerakan ini mengadopsi pendekatan Pentahelix yang mengombinasikan peran Academics, Business, Community, Government, and Media(ABCGM).
Forum koordinasi ini dihadiri oleh 82 peserta yang mencakup perwakilan pemerintah daerah, akademisi, organisasi wanita, distributor, pelaku usaha ritel, sektor perhotelan, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Gerakan penyelamatan pangan harus dimulai dari perubahan cara kita memperlakukan pangan. Pangan yang masih layak konsumsi jangan sampai berakhir menjadi sampah. Diperlukan sinergi konkret dari tingkat petani, retail, perhotelan, katering, hingga skala rumah tangga untuk membangun sistem pangan berkelanjutan,” pungkas Muljady.
Melalui komitmen bersama ini, Pemprov Gorontalo berharap forum koordinasi tidak mandek sebagai ruang diskusi, melainkan langsung menjelma menjadi aksi nyata dan melahirkan regulasi lokal yang mampu menjaga nilai gizi, ekonomi, serta memperkokoh ketahanan pangan di Bumi Serambi Madinah.
Share:
