Gorontalo — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mencatat inflasi bulan ke bulan (m-to-m) pada November 2025 berada di angka 0,24 persen, sementara inflasi tahun ke tahun (y-on-y) menyentuh 2,21 persen. Capaian ini dinilai masih dalam kategori terkendali menjelang momentum Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berdasarkan data BPS, terdapat 10 komoditas utama penyumbang inflasi sepanjang Januari hingga November 2025, yaitu tomat, bawang merah, cabai, kangkung, ikan tude, daging ayam ras, ikan layang, beras, angkutan udara, serta emas perhiasan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga sepanjang 2025.
“Alhamdulillah inflasi di Gorontalo selalu terkendali dengan baik. Sepanjang tahun ini hasil kerja TPID diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, bahkan sekali dua kita berada pada posisi lima dan enam terbaik secara nasional,” ujar Gusnar saat memimpin High Level Meeting TPID di Hulonthalo Ballroom, Kota Gorontalo, Kamis (4/12/2025).
Inflasi m-to-m pada November dipengaruhi oleh 11 kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,20 persen, disusul kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan dan energi, kesehatan, serta transportasi. Sementara itu, inflasi juga didorong oleh komoditas di sektor informasi, komunikasi, pendidikan, dan perawatan pribadi.
Gusnar menegaskan bahwa pola inflasi di Gorontalo cenderung stabil dan dapat dipetakan.
“Kita sudah bisa mengidentifikasi komoditas yang sering memicu inflasi daerah. Yang selalu dominan adalah tomat, rica, bawang, dan beras,” tambahnya.
Momentum Natal dan Tahun Baru diprediksi menjadi periode rawan lonjakan harga kebutuhan pokok. Karena itu, High Level Meeting menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengendalian harga di daerah.
Beberapa langkah strategis tersebut meliputi:
- Penguatan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak, terutama tomat, bawang merah, rica, daging ayam ras, dan telur.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga keterjangkauan bahan pokok.
- Pengawasan ketat distribusi komoditas penyumbang inflasi ke luar daerah, sebelum kebutuhan lokal terpenuhi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TPID kabupaten/kota berkomitmen menjalankan rekomendasi tersebut secara bertahap dan terukur.
Dengan kondisi inflasi yang dinilai stabil, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga hingga awal tahun 2026.
Share:
