Jakarta – Upaya transformasi pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki babak baru. Audiensi antara Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Rabu (30/04/2025) menegaskan urgensi pendekatan terpadu dalam menyelesaikan tumpang tindih aset negara.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga sepakat mendorong percepatan pengurusan administrasi pertanahan melalui penguatan single support system lintas institusi. Sistem ini dinilai menjadi solusi strategis untuk menyinkronkan berbagai isu yang selama ini menghambat optimalisasi aset milik negara, mulai dari ketidaksesuaian tata ruang hingga sengketa kepemilikan lahan.
“Kita tidak bicara sekadar sertifikat atau peta, tapi tentang bagaimana aset negara bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Kuncinya ada pada kejelasan tata ruang dan kecepatan layanan,” ujar Nusron Wahid saat membuka audiensi di kantor Kementerian ATR/BPN.
Dalam konteks ini, empat isu krusial menjadi prioritas: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), kecepatan proses sertipikasi, penanganan aset tumpang tindih, dan penyelesaian sengketa. Keempatnya dinilai saling berkaitan dan membutuhkan sinergi kebijakan serta eksekusi lintas sektor.
Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf menambahkan, pihaknya telah mengidentifikasi 23 isu aset strategis yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat. Untuk itu, BUMN menunjuk person in charge (PIC) khusus yang bertugas sebagai jembatan komunikasi dengan ATR/BPN, guna memastikan penanganan lebih cepat dan terarah.
“Dengan adanya gelombang inisiatif seperti ini, kami optimis percepatan bisa tercapai. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kehadiran negara dalam tata kelola aset yang berdampak bagi masyarakat luas,” tegas Aminuddin.
Pertemuan ini juga menandai konsolidasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan BUMN dalam upaya mewujudkan tata kelola aset negara yang lebih transparan dan produktif. Dalam jangka panjang, integrasi antara perizinan tata ruang dan legalitas pertanahan diharapkan menjadi pondasi kuat untuk investasi nasional, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas publik.
Turut hadir dalam audiensi tersebut para pejabat tinggi madya dan pratama dari Kementerian ATR/BPN serta perwakilan direksi BUMN dari berbagai sektor. Dengan kolaborasi lintas lembaga yang semakin solid, masa depan pengelolaan aset negara tampaknya kian menjanjikan.
Share:
