GORONTALO – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo menggelar forum koordinasi untuk membahas revisi pemenuhan komponen belanja 001 dan 002, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) dan diikuti oleh Kasubbag PEP, jajaran Kasubbag TU Kantor Pertanahan se-Provinsi Gorontalo, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
Forum tersebut difokuskan pada upaya pengamanan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026, khususnya untuk memastikan terpenuhinya berbagai hak pegawai. Di antaranya meliputi pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan, serta dukungan operasional layanan publik seperti kebutuhan listrik dan internet.
Dalam pembahasan tersebut, peserta rapat menekankan pentingnya perhitungan anggaran yang cermat hingga bulan Desember 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari potensi kekurangan anggaran maupun revisi berulang pada akhir tahun anggaran.
Selain pengamanan anggaran, forum juga menyoroti percepatan realisasi anggaran dan ketertiban administrasi. Seluruh satuan kerja diingatkan untuk memastikan kelengkapan data dukung serta menyusun matriks revisi anggaran secara jelas dan akuntabel.
Setiap usulan penambahan anggaran, lanjutnya, harus melalui mekanisme penyuratan resmi kepada Kantor Wilayah untuk kemudian diteruskan kepada atau direktorat teknis terkait di lingkungan , sebelum memperoleh persetujuan dari tingkat Eselon I.
Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Gorontalo mampu menjaga stabilitas anggaran pada komponen belanja 001 dan 002, sehingga pelayanan pertanahan kepada masyarakat dapat berjalan lancar serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Share:
