Gorontalo – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Nawawi Pomolango, berharap agar Provinsi Gorontalo tetap bersih dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Harapan ini disampaikan Nawawi dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, pada Senin (26/8/2024).
Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa selama lima tahun bertugas di KPK, Gorontalo termasuk dalam daftar provinsi yang relatif aman dari kegiatan OTT. Namun, dia juga mengingatkan bahwa hal tersebut tidak menjamin sepenuhnya bebas dari masalah.
“Selama lima tahun saya di KPK, Gorontalo adalah salah satu provinsi yang belum pernah kami lakukan OTT. Tetapi, bukan berarti tidak ada kasus sama sekali. Kami terus memantau dan berharap tidak ada kasus yang terjerat di daerah yang kita cintai ini,” ujar Nawawi.
Pengalaman Nawawi dalam kunjungan ke beberapa daerah menunjukkan bahwa tidak jarang setelah kunjungan KPK, pejabat daerah terjaring dalam OTT.
“Setiap kali saya berkunjung ke suatu daerah, seringkali tidak lama setelahnya ada pejabat daerah yang terjaring oleh KPK. Saya sangat berharap, kunjungan saya ke Gorontalo kali ini tidak akan diikuti dengan kejadian serupa,” ungkapnya.
Nawawi juga mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali ke kampung halamannya. Dalam suasana santai, ia bahkan menyanyikan sepotong lirik lagu daerah Gorontalo, Hulondalo Lipuu, sebagai bentuk apresiasi dan kecintaannya terhadap daerah asalnya.
“Sebagai warga Gorontalo, saya merasa sangat senang bisa datang ke sini. Saya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat. Namun, KPK juga memiliki catatan mengenai sejumlah pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa di Provinsi Gorontalo. Jagalah negeri ini dengan penuh dedikasi dan integritas,” tegas Nawawi.
Dengan harapan yang disampaikan Nawawi Pomolango, diharapkan para pejabat dan pihak terkait di Gorontalo dapat terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pengelolaan anggaran. Komitmen ini diharapkan dapat mencegah adanya kasus korupsi di masa mendatang, menjaga citra Gorontalo sebagai provinsi yang bersih dan terpercaya.