Gorontalo – Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo yang akan menghibahkan sejumlah asetnya kepada pemerintah kabupaten/kota. Keputusan ini menuai keanehan karena sebelumnya telah ada kesepakatan untuk penyerahan aset tersebut setelah selesai dikerjakan.
Dalam rapat internal yang digelar pada Senin (02/06/2024), sejumlah anggota Komisi 1 mengungkapkan kebingungannya terhadap rencana ini.
“Ini sama saja kita buang-buang anggaran, sudah tahu aset tersebut milik pemda, mengapa kita membangun aset pemprov di sana jika pada akhirnya akan diserahkan juga ke kabupaten/kota setempat?” Fikram Salilama menyatakan keheranannya.
Pendapat serupa diungkapkan oleh anggota lain, Hidayat Bouty, yang menyoroti bahwa telah ada kesepakatan awal dengan bupati terkait aset yang akan diserahkan.
“Pemprov beralasan bahwa tidak memiliki kewenangan terhadap lahan yang berada di bawah aset milik mereka, ini aneh,” ujarnya.
Kedua anggota ini setuju bahwa kejanggalan ini perlu ditanyakan kepada pemerintah provinsi, terutama kepada instansi teknis terkait, seperti Dinas PUPR sebagai pemilik aset.
“Dinas PUPR perlu diundang untuk memberikan penjelasan,” tambah Fikram. “Kita perlu pertanyakan hal ini kepada Dinas PUPR,” pinta Hidayat.
Ketua Komisi, AW Thalib, menyatakan kesepakatan dengan rekan-rekannya dan setuju untuk memanggil dinas terkait.
“Kita akan mengundang mereka untuk pertemuan minggu depan bersama Biro Keuangan dan Aset Daerah serta Biro Hukum. Ini penting untuk dibahas secara detail karena, seperti yang kita ketahui, ada dua daerah yang akan dihibahkan, yakni Pemda Bone Bolango senilai Rp 18,5 miliar dan Gorontalo Utara sebesar Rp 6,6 miliar. Kita juga telah memiliki surat kesepakatan dari dua bupati dengan pemprov,” jelasnya.
Share:
