JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat penyelesaian permasalahan agraria dan tata ruang nasional. Hal ini tercermin dalam Rapat Kerja yang digelar Senin (19/5/2025) di Jakarta, yang secara khusus membahas langkah strategis lintas lembaga untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi, terutama dalam mendorong percepatan Reforma Agraria, legalisasi aset, penyelesaian sengketa lahan, hingga optimalisasi konsolidasi kebijakan tata ruang di seluruh provinsi Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan efektif di lapangan dan menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait penyelesaian konflik dan kejelasan legalitas aset,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam pembukaan rapat.
Dalam suasana yang konstruktif, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari berbagai provinsi, terlibat aktif dalam pemaparan data dan respons terhadap berbagai persoalan di daerah. Diskusi juga menekankan pentingnya komunikasi informal antar instansi untuk mempercepat proses mitigasi di lapangan.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa kerja sama lintas level menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang kompleks dan dinamis.
“Permasalahan yang muncul di daerah harus segera mendapat respons sejak dini. Dengan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, kita bisa lebih cepat menangani dan menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujar Pudji.
Ia juga meminta seluruh jajaran Kanwil untuk menindaklanjuti hasil pembahasan rapat dalam waktu tiga hari ke depan, agar hasil evaluasi dapat langsung dilaporkan ke Menteri ATR/BPN dan diteruskan kepada Komisi II DPR RI. Penekanan juga diberikan pada isu-isu penting seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang kerap menjadi titik rawan konflik.
Salah satu prioritas dalam pembahasan rapat kali ini adalah percepatan digitalisasi layanan pertanahan. Langkah ini dinilai strategis untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Melalui reformasi birokrasi dan penguatan teknologi informasi, Kementerian ATR/BPN menargetkan peningkatan kualitas layanan masyarakat secara menyeluruh, termasuk akses yang lebih mudah terhadap informasi status lahan, sertifikasi, dan perizinan tata ruang.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyampaikan dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik pertanahan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh kejelasan hukum atas tanah mereka.
“Negara harus hadir secara konkret dalam persoalan agraria. Semangat kita sama: menyelesaikan masalah pertanahan dengan sungguh-sungguh, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil,” tutur Aziz.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh para pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi yang bergabung secara luring maupun daring. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai tantangan pertanahan di Indonesia, sekaligus memperkuat reformasi tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan. (AD/d09)
Share:
