Oleh: Fitra Usman | Pelajar Mahasiswa
Opini — Sejak duduk di bangku SD kelas dua, saya dan teman-teman pernah dipertontonkan rekaman bencana yang melanda Aceh pada 2004. Sayangnya, guru tidak sempat menjelaskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Di kelas, kami—anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa—hanya mendengar suara-suara sumbang dari orang dewasa: “Tahun itu kalian baru lahir,” atau sekadar istighfar melihat rumah, kendaraan, dan ternak tersapu banjir bandang. Bencana hanya hadir sebagai tontonan tragis, bukan pengetahuan yang perlu dipahami.
Belasan tahun kemudian, ketika saya tumbuh dan mulai benar-benar hidup dengan kemampuan berpikir, barulah saya menyadari betapa banyak hal yang seharusnya dipertanyakan sejak dulu. Mengapa banjir bandang bisa terjadi? Apa faktor yang membuat masyarakat begitu rentan? Dan yang paling penting: mengapa pendidikan kita hanya menampilkan horor bencana tanpa mengajarkan akar penyebabnya?
Eh, pendidikan memang menyebutkan penyebab banjir seperti sampah menumpuk, hutan gundul, aliran sungai tersumbat tetapi berhenti di situ, seakan-akan semua kerusakan itu adalah ulah warga kecil yang tak tahu aturan. Tidak pernah disentuh bahwa di balik bab-bab buku di rak perpustakaan sekolah, ada jejak tangan-tangan kotor yang lebih berperan: mereka yang menebang hutan secara legal karena diberi izin, mereka yang mengalihkan lahan demi investasi, mereka yang menempatkan keuntungan sebagai kompas kebijakan. Pendidikan kita mengajarkan fenomena alam, tetapi menutup rapat struktur kekuasaan yang mempercepat datangnya kiamat.
Namun di tengah keterbatasan pendidikan yang hanya menyuguhkan akibat tanpa pelaku, saya bersyukur bisa menempuh jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam perkuliahan. Justru lewat sastra—lewat kisah, dan fakta yang dibungkus estetika—saya diperkenalkan pada realitas yang lebih jujur daripada buku paket. Sastra membuka ruang untuk bertanya, mempertanyakan, bahkan menantang. Ia mengajari saya bahwa selalu ada yang tak tertulis, selalu ada yang sengaja disembunyikan.
Dan dari sinilah saya memahami bahwa tugas pendidikan sejatinya bukan sekadar menjelaskan apa yang terjadi, tetapi mengapa sesuatu terjadi, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan karenanya. Pendidikan seharusnya menciptakan generasi yang bukan hanya hafal definisi banjir atau penyebab permukaan, tetapi generasi yang berani membaca pola, menghubungkan fakta, mengidentifikasi struktur. Generasi yang kritis bukan generasi yang pasrah. Generasi yang siap memperbaiki, bukan yang hanya menerima.
Sebab tanpa kemampuan berpikir kritis, penjelasan tentang banjir akan selamanya berhenti pada sampah dan pohon; padahal penyebab sebenarnya mungkin terletak pada meja-meja rapat tempat izin konsesi diteken, pada proyek yang mengabaikan kajian lingkungan, atau pada sistem ekonomi yang menyembah pertumbuhan sambil menghancurkan ruang hidup. Jika pendidikan gagal membuka mata pada hal-hal ini, maka ia hanya menjadi perpanjangan tangan dari ketidaktahuan yang membuat bencana terus berulang. Saya lupa satu hal: arah pendidikan tentu saja tidak jatuh dari langit. Ia dirancang dengan sangat rapi oleh para penyembah keuntungan mereka lagi, mereka lagi. Ya, mereka yang lebih ahli menghitung laba. Jadi wajar saja jika penyebab banjir yang diajarkan di sekolah hanya berhenti pada sampah. Aman betul. Tidak mengganggu bisnis siapa pun. Tidak menyinggung tangan-tangan yang sebenarnya paling rakus, yang justru meresmikan kerusakan itu lewat tanda tangan dan materai. Pendidikan pun akhirnya menjadi kurikulum yang suci dari kritik, tapi penuh berjuta cara untuk menutupi dosa para penentu arah negeri.
Share:
