INDRAMAYU – Komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan ketahanan pangan kembali ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Minggu (19/4/2026), Menteri Nusron meninjau langsung lokasi permohonan penggunaan lahan sawah yang direncanakan menjadi kawasan industri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian tata ruang serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
“Kita ingin memastikan apakah lahan tersebut masuk wilayah KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) atau tidak,” ujar Menteri Nusron.
Peninjauan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendukung program hilirisasi industri tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor pertanian. Pemerintah menegaskan bahwa setiap rencana alih fungsi lahan harus melalui kajian matang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menurut Menteri Nusron, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, termasuk dengan Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi tata ruang serta pemerintah provinsi, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah.
“Untuk memastikan kesesuaian tata ruangnya, kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait di daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional dalam menjaga ketahanan pangan di tengah pesatnya pembangunan industri.
“Kami ingin lahan sawah tidak banyak beralih fungsi, sehingga tetap dapat menopang program ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Langkah proaktif ini menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kepentingan ekonomi dan kebutuhan pangan masyarakat tetap berjalan beriringan.
Tag: ATR BPN, Nusron Wahid, Indramayu, Tata Ruang, Lahan Sawah, Kawasan Industri, Ketahanan Pangan, KP2B, Hilirisasi Industri
Share:
