Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan pada tahun 2025. Pernyataan ini muncul seiring dengan rencana pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) yang dijadwalkan mulai 30 Juni 2025.
Dalam konferensi pers yang digelar di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8), Ghufron menjelaskan bahwa kenaikan ini berpotensi terjadi khususnya untuk peserta kelas I dan II.
“Bisa saja (iuran) naik. Dan saat ini sudah waktunya juga (iuran) naik,” ujar Ghufron.
Untuk peserta kelas III, yang umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Ghufron memastikan bahwa besaran iuran tidak akan mengalami perubahan.
“Kelas III itu umumnya PBI, jadi tidak akan naik,” tegasnya.
Belum ada kepastian mengenai rincian besaran kenaikan iuran untuk kelas I dan II, karena hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres). Ghufron menambahkan bahwa keputusan mengenai kenaikan iuran ini akan bergantung pada persetujuan berbagai pemangku kepentingan.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menerapkan sistem KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ruangan rawat inap pasien BPJS Kesehatan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkonfirmasi bahwa potensi kenaikan tarif iuran masih dalam tahap pembahasan setelah evaluasi. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa perubahan iuran akan dibahas bersama dengan pihak BPJS Kesehatan.
“Perubahan iuran ini akan dibahas bersama BPJS Kesehatan, dan aturan mengenai besaran iuran akan dituangkan dalam peraturan menteri kesehatan,” kata Nadia seperti dikutip dari CNNIndonesia TV, Rabu (15/5). Dia juga menegaskan bahwa KRIS akan meningkatkan kualitas ruangan rawat inap, dengan satu ruangan maksimal diisi empat tempat tidur, dibandingkan dengan kelas III saat ini yang kadang diisi hingga 15 tempat tidur.
Menurut Nadia, kualitas KRIS setara dengan kelas II BPJS Kesehatan saat ini. Pemerintah juga mempertimbangkan opsi subsidi silang antar peserta sebagai salah satu skenario untuk mengatasi potensi defisit di BPJS Kesehatan.
“Kami mencari skenario terbaik, di sisi lain hak dapat layanan lebih baik terutama bagi mereka yang kelas III sehingga lebih layak,” pungkas Nadia.
Dengan rencana ini, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan kesehatan dan keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan.
(D09)
Share:
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
