"> – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Ridwan Yasin mengatakan bahwa permasalahan ekonomi masyarakat, merupakan satu hal yang wajib diperhatikan oleh pemerintah.
Sejauh ini, kata Ridwan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorut masih terus berupaya mengambil suatu kebijakan demi memajukan kesejahteraan rakyatnya.
“Selama ini, pasti masih ada masyarakat terus bertanya-tanya, mana kesejahteraan yang disebut-sebut oleh pemerintah? Kami ini belum sejahtera? Pasti begitu,” kata Ridwan mengulas kembali sejumlah keluhan yang pernah diterima.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gorut itu menilai, sejumlah alokasi anggaran yang bersifat urgensi, kadang kala menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjawab keluhan masyarakat.
Dirinyapun memberi contoh, salah satu alokasi anggaran dimaksud adalah pembayaran gaji PTT dan GTT, dimana kata dia, gaji tersebut seharusnya dibayar oleh negara melalui pemerintah pusat. Namun, terpaksa dibayarkan melalui APBD Gorut, yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain.
“Nah, pemerintah pusat itu sebenarnya telah memberikan anggaran untuk gaji tersebut. Hanya saja, kita (Pemda Gorut) harus berbenturan dengan minimnya tenaga aparatur, sehingga itu diambilah satu kebijakan untuk merekrut (menambah jumlah) PTT dan GTT, yang resikonya harus menggunakan APBD untuk menggaji mereka,” jelas Ridwan, Minggu (30/8/2020).
Dengan begitu, anggaran yang seharusnya bisa dimaksimalkan ataupun digunakan untuk mendukung serta mendongkrak ekonomi warga kurang mampu, justru digunakan pada hal lain, yang juga menjadi kebutuhan pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Lantas, bagaimana cara dan rencana seorang Sekda Gorut untuk menyikapi hal ini?
Dari penjelasan tadi, Sekda Ridwanpun menyampaikan salah satu solusi briliannya kedepan.
Ridwan mengatakan, selain melakukan pemangkasan anggaran yang tidak terlalu penting (tidak pro rakyat), pihaknya juga harus membuat terobosan baru demi mewujudkan kesejahteraan warga Gorut.
“Ya, kedepan kita (Pemda Gorut) harus membuat satu inovasi dan kreasi, bagaimana masyarakat kita mampu membangun ekonominya secara mandiri, tapi atas bimbingan dan pendampingan dari pemerintah. Contoh, misalnya pemerintah harus memberikan semacam ‘rangsangan’ kepada masyarakat di bidang pertanian, tentang bagaimana cara bercocok tanam yang baik,” terang Panglima ASN itu.
Tidak hanya itu saja, Sekda Ridwan juga mengatakan solusi lainnya adalah dengan membuka akses-akses ke sentra ekonomi.
“Ini bertujuan, supaya hasil pertanian masyarakat tidak jauh. Sebab kadang-kadang, nilai jual dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat kita, justru terpangkas oleh biaya angkutan (transportasi) mereka. Nah, ini harus dipikirkan sesegera mungkin. Jadi, kita harus mencari cara, bagaimana dengan angkutan yang murah ke tempat pemasaran, kemudian produksi yang meningkat, hingga harga yang tidak rendah. Kemarin, kami sudah mengecek dan meminta kepada para pengusaha hasil jagung untuk menaikan harga jual dari petani. Alhamdulillah yang awalnya hanya 2000 sekian sekarang sudah 3000 lebih,” urai Ridwan.
Lebih lanjut Sekda Millennial itu mengatakan, pihaknya akan terus bekerja secara maksimal untuk menjaga stabilitas harga jual hasil panen.
“Jadi, selain memberikan suport, kita harus menjaga harga, mempermudah pasokan bibit, pupuk, serta kebutuhan pertanian lainnya. Jangan sampai, sudah sulit mendapatkan bibit dan pupuk, ditambah lagi dengan harga jual yang rendah. Kami tidak ingin itu dialami masyarakat,” pungkas Ridwan. (daily02)