Sumut – Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Fatoni melaunching gerakan penanganan inflasi serentak se-Provinsi Sumut di aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubsu, Medan, Selasa (23/7/2024).Pj Gubsu Launching Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumut
Sumut – Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Agus Fatoni melaunching gerakan penanganan inflasi serentak se-Provinsi Sumut di aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubsu, Medan, Selasa (23/7/2024).Gerakan penanganan inflasi serentak se-Provinsi Sumut ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Forkopimda dalam penanganan inflasi.
“Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa inflasi ini nyata dan inflasi perlu kita tangani bersama, bukan hanya oleh pemerintah saja, tetapi oleh seluruh komponen yang ada di Sumut. Gerakan ini sebagai upaya menyatukan kekuatan kita bergerak bersama, bergerak serentak menyatukan seluruh komponen, pemerintah, BUMN, BUMD, instansi vertikal, swasta dan elemen masyarakat untuk menangani inflasi secara bersama,” kata Fatoni.
Ia juga menjelaskan, selain gerakan penanganan inflasi serentak se-Provinsi Sumut, juga akan dilaksanakan gerakan pasar murah serentak se-Provinsi Sumut, gerakan menanam serentak se-Provinsi Sumut, dan gerakan pangan murah se-Provinsi Sumut. Hal ini dilakukan secara bersama-sama dalam menangani inflasi agar lebih efektif.
“Ini semangat kita bersama, dan saya minta kepada media juga turut menyosialisasikan bahwa inflasi perlu dilakukan bersama. Kita semua serius menangani inflasi agar terkendali, ekonomi juga tumbuh dengan baik, dan masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya.
Sebelumnya, Satgas Pangan Sumut yang juga Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Bambang Rubianto memaparkan sejumlah produksi dan stok komoditas pangan di Provinsi Sumut tahun ini. Seperti produksi beras 19.086 ton, cabai rawit 7.698 ton, bawang merah 3.677 ton, dan minyak goreng 288.930 ton. Untuk stok beras yang tersedia 98.517 ton, cabai rawit 1.869 ton, bawang merah 5.506 ton, dan minyak goring 555.739 ton.
“Kita berupaya menjamin ketersedian stok pangan yang berkoordinasi dengan Bulog Sumut. Secara tahun ke tahun kita bisa mengendalikan inflasi,” terangnya.
Ia mengatakan, upaya Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi yakni dengan menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pokok. Dengan demikian, maka publik akan percaya kepada pemerintah. Karena kestabilan ekonomi adalah kunci kestablian Kamtibmas.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan, inflasi nasional juni sudah menurun dari 2,84% year on year menjadi 2,51%. Ia menyampaikan, dalam arahan Presiden RI telah diberikan arahan beberapa hal terkait dengan penguatan produksi pangan melalui pemanfaatan infastruktur pertanian, mengakselarasi penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, mendorong investasi terkait dengan hilirisasi, kemudian bagaimana mendukung kelancaran distribusi dan memperkuat sinergi antar-pemangku kebijakan untuk menajaga inflasi.
Di Sumut, katanya, tren inflasi hampir sama dengan nasional, yang juga mengalami penurunan, dari inflasi pada Mei, Sumut menjadi deflasi sebesar 0,33% secara month to month. Sejumlah komoditas penyumbang deflasi adalah daging ayam ras, tomat, dan bawang merah. Meskipun deflasi di Juni, jika dibanding provinsi skala nasional, trennya sama-sama menurun secara year to year, year to month, dan month to month.
“Kita punya enam bulan lagi ke depan untuk menjaga inflasi ini ke sasaran. Kalau year on year itu inflasi kita 3,36%, kalau historinya dari tahun 2020 komoditas penyumbang inflasi beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah. Contoh di bulan Juni tahun 2022, inflasi banyak dipengaruhi oleh cabai merah,” ucapnya.
Menurutnya, untuk mengendalikan inflasi perlu dilakukan komunikasi yang efektif dengan melakukan penguatan data melalui digitalisasi sistem informasi harga dan pasokan. Ia menyarankan untuk membentuk sekretariat, melakukan penguatan kombinasi dan kelembagaan, dengan seluruh stakeholder dan anggota TPID dengan melakukan monitoring program kerja.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Sumut.













