Jakarta — Pemerintah Indonesia kembali berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Pembatasan ini akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang segera selesai.
“Umumnya yang dikasih, untuk kendaraan yang mengangkut bahan pangan, bahan pokok, angkutan umum.” kata Arifin Jumat, 8 Maret 2024. Melasnsir Tempo.co
Arifin mengatakan, tujuan dari pembatasan ini dilakukan agar alokasi subsidi BBM menjadi tepat sasaran. Sebab jika tidak, pemerintah atau negara bakal merugi. Arifin menargetkan revisi Perpres 191 Tahun 2014 rampung dalam waktu dekat dan dapat berjalan efektif tahun ini.
Namun, meskipun pembatasan belum diberlakukan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengurangi kuota penyaluran Pertalite tahun ini. Dari 32,56 juta kiloliter di tahun 2023, turun menjadi 31,7 juta kiloliter di tahun 2024.
Sedangkan kuota penyaluran solar tahun ini mengalami peningkatan sebesar 2 juta kiloliter menjadi 19 juta kiloliter. naik dari jatah tahun sebelmunya sebesar 17,5 kiloliter.
Untuk tahun 2024, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah menargetkan alokasi subsidi energi Rp 186,9 triliun.
Anggaran tersebut untuk subsidi BBM dan LPG senilai RP 113,3 triliun dan subsidi listrik senilai Rp 73,6 triliun. “Kami antisipasi harga bahan baku minyak mentahnya, juga demand yang cukup meningkat,” kata Arifin dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, 15 Januari 2024.
Anggaran subsidi energi untuk tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 159,6 triliun untuk subsidi energi, terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG sebesar Rp 96,9 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp 64 triliun.
(Win)
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
